Butuh Peran Pemda Atasi Perubahan Iklim

PERANAN pemerintah daerah (pemda) amat penting dalam upaya pencapaian targe Perjanjian Paris sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ketika menjadi panelis dalam pertemuan internasional Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments StrengtheningCoordination to Implement the Paris Agreement, belum lama ini.

Pemerintah, kata dia, telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan serta meningkatkan ketahanan nasional yang butuh pendekatan antardaerah, antarsektoral, dan multidisiplin. "Indonesia juga memiliki kebijakan komprehensif, mulai pemerintah tingkat pusat sampai desa dengan target kerja terukur untuk komitmen Perjanjian Paris," ungkap Siti.

Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian LHK memainkan peranan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC). Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga 2030 sebesar 29% dari bussiness as usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Siti mengatakan sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan pemangku kepentingan nonpihak (nonparty) pada berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten. Berbagai kebijakan terkait dengan perubahan iklim juga telah berjalan, seperti pendanaan anggaran nasional, penggunaan dana desa untuk mendukung program kampung iklim (proklim), dan aksi iklim oleh kota dan kabupaten.

Selain itu, dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung Bank Dunia merupakan contoh sinergi baik antara pemerintah dan daerah serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

Siti berharap NDC yang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan nonparty, termasuk pemerintah kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

"Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi covid-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan," tambah Siti.

Lebih bersih

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Karliansyah menambahkan dalam upaya mengurangi emisi sebagaimana komitmen Perjanjian Paris, pemerintah semakin serius mengendalikan indeks pencemaran udara (IPU).

Salah satu upayanya ialah dengan memasang alat air quality monitoring system (AQMS) di 26 kota besar. Dari alat tersebut parameter kandungan kualitas udara bisa diukur secara kontinu. "Masyarakat di kota tertentu bisa menuntut apabila ternyata

indikator AQMS menyatakan bahwa udara di kota itu tidak bagus. Ini tujuan kami memasang AQMS di tiap kota," jelas dia. Di sisi lain, lanjut karliansyah, pemerintah meminta pemda untuk memperbanyak jumlah hutan kota dan taman kota serta menyediakan jalur khusus sepeda dan pejalan kaki.

"Penyediaan transportasi massal pun harus dilakukan pemerintah daerah agar penggunaan transportasi pribadi makin berkurang. Dengan demikian, polusi udara bisa ditanggulangi," tutur dia. Karliansyah pun mengaku kualitas udara di DKI Jakarta semakin membaik saat wabah covid-19 menyerang Ibu Kota. Bila dibandingkan dengan 2019, ada pengurangan partikulat (PM2,5) sebesar 10% untuk DKI Jakarta selama 3,5 bulan saat pandemi covid-19 pada tahun ini.

"Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta berkurangnya kendaraan yang melintas di Jabodetabek membuat kualitas udara Jakarta makin membaik. Standarnya, masuk kategori sedang," tutup Karliansyah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih membenarkan selama masa PSBB terjadi penurunan emisi gas polutan di Jakarta. Dia menjelaskan, saat hari H Idul Fitri 2020, Minggu (24/5), konsentrasi PM2,5 di semua lokasi pemantauan kualitas udara menunjukkan angka penurunan ketimbang beberapa hari sebelumnya. "Secara total, ratarata PM2,5 sebelum dan saat Idul Fitri memenuhi baku mutu PM2,5 (<65 ug/m3)." Adapun konsentrasi CO menjelang dan saat Idul Fitri 2020 menunjukkan angka kecil. Ini karena sumber utama CO dari sektor transportasi sudah berkurang sejak PSBB sehingga konsentrasi CO rendah dan memenuhi baku mutu (<9 ug/m3).

Dia menambahkan, kecenderungan selama 5 tahun terakhir menjelang Idul Fitri dan libur Lebaran konsisten menunjukkan penurunan konsentrasi polutan untuk parameter PM2,5, CO, NO2, SO2 dan O3, tetapi tahun ini penurunan konsentrasi pencemar udara makin tinggi lagi. "Disimpulkan, kualitas udara Lebaran 2020 paling baik ketimbang Lebaran 5 tahun ke belakang," katanya.

Apabila dibandingkan dengan Lebaran 2019, konsentrasi PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2, dan O3 Idul Fitri 2020 menurun, yaitu sebesar 28% (PM2,5), 23% (PM10), 8% (CO), 13% (NO2), 4% (SO2), dan 41% (O3). "Warga juga mengabadikan langit biru Ibu Kota pada beberapa lokasi dan mengunggahnya ke media sosial," lanjut dia. (S-3)