Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang diusulkan sejumlah anggota DPR dalam Badan Legislasi (Baleg) tengah menjadi sorotan. RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas ini dinilai terlalu mencampuri urusan privasi rumah tangga masyarakat.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menganggap sebaiknya negara tidak perlu membuat regulasi yang berlebihan untuk masalah-masalah privat. Hal tersebut, menurut Mensos, tidak baik sebagai negara yang menginginkan kemajuan.
"Negara tidak perlu masuk ke ranah-ranah yang sifatnya privat. Kita jangan terlalu menjadi negara yang overregulated, semua hal mau diregulasikan. Menurut saya tidak bagus apalagi kita mau menuju negara yang maju," ujar Mensos di sela-sela kunjungan ke Kantor Media Grup, Jakarta Barat, Kamis (20/2).
Ketika Indonesia sedang menuju negara maju, kata Mensos, regulasi-regulasi yang sifatnya privat sebaiknya tidak ada.
"Kita harapkan tentunya dengan semakin sejahteranya (masyarakat) dan peradabannya juga semakin baik, ya orang-orang sudah bisa lah mengatur dirinya masing-masing, mengatur keluarganya masing-masing," ungkapnya.
Kementerian Sosial sendiri belum mengkomunikasikan perihal RUU Ketahanan Keluarga ini dengan DPR RI.
"Sejauh ini kami belum ada komunikasi (dengan DPR). Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana di DPR dan tentunya saya juga minta masukan-masukan dari internal kami terhadap RUU ini," pungkasnya. (Ifa/OL-09)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Pendataan Keluarga Tahun 2021, serentak dilakukan pada periode 01 April – 31 Mei 2021 ini akan menjadi basis data pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah PDIP, NasDem, Golkar, PKB, dan Demokrat.
DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.
Dia berharap RUU tersebut tidak melanggar Konvensi Penghapusan Diskriminasi kepada Perempuan (CEDAW).
Nilam menyatakan masih ada poin penting yang harus diperbaiki, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Sulawesi Tengah, khususnya pasca bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved