Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PADA 2045, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 319 juta jiwa. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan proyeksi jumlah penduduk pada 2020, yakni 269 juta jiwa.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, seusai menggelar Apel Siaga Sensus SP2020 daring di Jakarta. Untuk mendapatkan proyeksi yang lebih akurat, BPS akan melakukan survei pertumbuhan penduduk 2045 pada 2021.
"Tahun 2021 kita akan ambil sampel 4,3 juta keluarga. Kita lalukan survei dengan 90 pertanyaan untuk membuat proyeksi penduduk Indonesia," ujar Suhariyanto, Jum'at (14/2).
Baca juga: Capaian Pengendalian Penduduk Perlu Dijaga
Proyeksi pertumbuhan penduduk, imbuhnya, penting untuk diketahui sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
"Misalnya tadi saya bilang 2045 penduduk Indonesia 319 juta jiwa, itu naiknya luar biasa. Jadi dari sekarang kita harus bisa menyiapkan fasilitas, supaya anak cucu bebannya tidak berat," pungkasnya.
Dia menekankan proyeksi yang dikeluarkan BPS bukan hanya prediksi atau ramalan belaka. Dalam prosesnya, BPS turut menggandeng berbagai kementerian atau lembaga (K/L) yang terkait isu kependudukan.(OL-11)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved