Dukung UN Diganti, Pengamat: Mendikbud Perlu Bongkar Kebiasaan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan akan mengganti ujian nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menilai langkah Mendikbud merupakan keputusan yang tepat sesuai momentumnya.

Totok mengatakan, UN bersifat high stake/berisiko besar dan hanya memiliki satu kali kesempatan sehingga mendorong semua proses pembelajaran mengarah pada ujian tersebut (learning to the test), termasuk bimbingan belajar. Di samping itu, Totok juga menilai UN membuat beberapa daerah dan sekolah menghalalkan segala cara agar nilai UN siswanya bagus.

"Ini moral hazard yang sangat masif dan membuat hasil UN tidak valid untuk mengukur kinerja proses pendidikan," kata Totok kepada Media Indonesia, Minggu (15/12).

Baca juga: Pemenuhan Hak Anak Dapat Ciptakan SDM Unggul

Kemudian Totok menjelaskan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan Kemendikbud untuk mendukung kebijakannya mengganti UN adalah mulai menyosialisasikan asesmen pengganti dan yang paling penting mengaitkan asesmen baru tersebut dengan pelatihan guru.

Mendikbud perlu membongkar dua kebiasaan dalam pelatihan Kemendikbud yaitu formalitas isi dan penyampaian pelatihan, yang penting diadakan dan ada absensi tanpa mengukur pemahaman sebelum dan sesudah (pre dan post test) pelatihan dan guru yang dilatih adalah penugasan dan ditunjuk.

"Jangan lagi bimtek (pelatihan) yang sifatnya administratif. Sekarang buka kesempatan kepada semua guru untuk mendaftarkan diri ke pelatihan. Ini membongkar kebiasaan urut kacang bahkan dalam pelatihan. Biasakan guru-guru kita dengan merit system dan proaktif untuk peningkatan kapasitas diri," tandasnya. (OL-1)