Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan rokok elektrik (vape) sama bahayanya dengan rokok biasa bagi kesehatan si perokok ataupun orang lain yang ikut terpapar asapnya.
"Perangkat vaping itu menghasilkan gas aerosol yang mengandung berbagai racun yang bisa mengakibatkan sejumlah perubahan patologis pada penggunanya. Gas ini juga berisiko bagi orang-orang yang tidak merokok, pada anak-anak, dan perempuan hamil," kata Juru Bicara WHO, Christian Lindemier, seperti dikutip dari VOA Indonesia, kemarin.
Ia juga membantah adanya klaim dari produsen bahwa rokok elektrik (e-cigarettes) merupakan produk sehat yang dapat melepaskan ketergantungan terhadap nikotin.
"Klaim kesehatan yang diajukan para pembuat rokok elektrik itu tidak ada buktinya," sebut Lindemier.
Selain Amerika, puluhan negara telah melarang per-edaran rokok elektrik hingga ke ranah daring (online) seperti Tiongkok dan India.
Dalam merespons seruan WHO, Deputi Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto menyatakan Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang akan melarang rokok elektrik. "Indonesia juga mendukung hal tersebut (pelarang-an rokok elektrik) secepatnya," kata Agus kepada Media Indonesia, tadi malam.
Agus mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas hal itu lewat revisi Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012, dengan mempertimbangkan kebijakan yang telah diterapkan negara lain.
Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung agar aturan pelarangan rokok elektrik segera diterbitkan.
"Beban sosial ekonomi rokok di Indonesia sudah sangat serius karena 35% masyarakat Indonesia ialah perokok aktif. Ngapain dibebani lagi dengan rokok elektrik?" tegasnya.
Asosiasi Rokok Elektrik sendiri meminta agar mereka dilibatkan atau setidaknya dimintai pendapat dalam pembahasan revisi PP 109/2012. (Ata/H-2)
Andreas memandang fenomena ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar ementerian dan lembaga negara dalam menyinergikan kebijakan.
Kegaduhan pelarangan vape yang dilontarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengundang perhatian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga.
Badan POM menyampaikan bahwa kewenangan tersebut memungkinkan penyusunan aturan turunan untuk menentukan standar produk vape yang beredar.
Guru Besar FKUI Prof. Agus Dwi Susanto menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mencegah penggunaan vape pada remaja di tengah masifnya promosi.
Rencana pelarangan total peredaran vape yang diusulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai bentuk kurang maksimalnya fungsi pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika
Guru Besar FKUI Prof. Agus Dwi Susanto memperingatkan dampak buruk vape bagi remaja, mulai dari paru-paru bocor hingga risiko penyakit kronis dini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved