Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GURU Besar Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan politik harus terbebas dari isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa yang membahayakan persatuan.
"Politik harus terbebas dari isu SARA. Harus diarahkan ke toleransi yang dapat menerima budaya yang berbeda-beda, sehingga terciptalah apa yang dinamakan multi kulturalisme itu. Kita kelola segala perbedaan itu untuk menguatkan persatuan, Jangan malah itu dijadikan alat untuk berpolitik, bisa konflik nantinya bangsa ini," kata Guru Besar yang mempelajari Psikologi Politik tersebut di Jakarta, Jumat (8/11).
Oleh karena itu, Hamdi mengatakan sudah seharusnya Pancasila sebagai ideologi bangsa ini bisa menjaga makna persatuan yang sebenarnya. Sebab, ketika suku, agama dan ras itu dibawa ke politik maka kemudian akan menjadi politik Indonesia yang dapat membuat perpecahan.
"Awal kesepakatan kita berbangsa bernegara ini kan jelas, yaitu Pancasila itu modal sosial kita yang terbesar. Secara historis, bangsa ini memang sudah luar biasa pluralnya, bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Dengan begitu artinya tugas Pancasila itu menjaga semua kemungkinan-kemungkinan dari SARA yang disebut identitas primordial itu. Karena hal itu merupakan ancaman semua untuk kesatuan republik Indonesia," tuturnya.
Pria yang juga merupakan Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa seharusnya masyarakat Indonesia saat ini dapat mencontoh para pendiri bangsa di masa lalu. Karena dengan persatuan yang dimulai dari kebangkitan nasional yang lalu kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda itulah bangsa ini akhirnya bisa merdeka.
"Salah satu contoh di masa lalu itu, Muhammad Natsir itu aspirasi politiknya adalah Masyumi partai Islam, tetapi kemudian dia bisa bersahabat dengan orang-orang dari partai Katolik. Nggak ada itu sedikit-sedikit mengkafir-kafirkan. Karena ketika seseorang sudah menjadi tokoh bangsa sudah mengemban jabatan jabatan publik, memang dia tidak lagi jadi wakil satu golongan tetapi dia sudah wakil dari semuanya," ujarnya.
Ia setuju dengan pernyataan dari Menteri Agama, Fachrul Razi, yang menyatakan bahwa dia bukanlah menteri dari satu agama, melainkan menteri dari seluruh agama yang ada di Indonesia.
Baca juga: Kontribusi Bidang Pendidikan, Esri Indonesia Raih UI Awards 2019
"Seperti apa yang disampaikan Menteri Agama itu benar. Menteri Agama itu ya buat semua agama. Jadi beliau akan memperlakukan terhadap semua agama itu sama. Sama juga dengan, misalnya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri bukan cuma menteri Indonesia bagian Sumatra Utara atau bagian Jawa saja, tetapi menteri untuk semua wilayah yang ada di Indonesia," ucapnya.
Karena itu, lanjut Hamdi, masyarakat juga jangan hanya terkungkung dengan kebanggaan identitas primordial atau kesukuannya semata, tetapi harus bangga akan nasionalismenya.
Ia mengatakan masyarakat harus diingatkan lagi dengan sejarah pembentukan republik ini, bahwa kemerdekaan yang diraih adalah gotong royong semua agama dan suku bahu-membahu, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain.
"Cuma memang karena sejarahnya penduduk Islam yang paling banyak jadi ya dia paling banyak dari perjuangan. Tapi bukan berarti yang mayoritas Islam lalu dikatakan kami menanam modal paling banyak, tidak begitu. Karena kita berjuangnya sama-sama kok bukan Islam saja," katanya.
Pria yang juga anggota kelompok ahli bidang Psikologi di Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT) ini mengatakan bahwa masyarakat harus dapat untuk mencontoh sikap dari para negarawan hari ini. Karenanya, para pejabat publik dan juga negarawan itu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Untuk itu, Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia ini pun berharap kepada para generasi muda bangsa agar dapat menjadi pahlawan perdamaian yang baru. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi jangan sampai generasi muda ini melupakan sejarah bangsanya.
"Hayati bahwa Indonesia ini atas dasar semangat gotong royong semua agama, semua golongan. Karena dunia sudah mengglobal, atau istilahnya sekarang borderless, masa anda anak muda masih ngomongnya terkotak-kotak, harus sering bergaul dengan banyak orang," ujarnya. (OL-1)
EMPAT mahasiswa Prodi Produksi Media, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Tim MADH Creative menciptakan gim (game) bernama Lodaya Conquest.
Selain mengganggu kenyamanan, kondisi mata kering bisa menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan.
ORANG yang mengalami kecanduan judi online bisa diberikan tata laksana awal secara komprehensif dan pencegahan untuk kekambuhannya.
Universitas Indonesia (UI) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat (pengmas) di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
INFLASI umum terus melambat menjadi 2,51% secara year on year (yoy) pada Juni 2024. Ini turun dari 2,84% (yoy) pada Mei 2024.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) kembali mengukir prestasi dengan sukses menyelenggarakan Turnamen Badminton FISIP UI Open 2024.
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
TIGA orang pembuat konten film pendek berjudul Guru Tugas yang diduga mengandung sara dan asusila, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
SUBDIT Siber Polda Jatim mengamankan tiga orang konten kreator film pendek berjudul "Guru Tugas" karena diduga bermuatan asusila dan sara.
POLISI menyebut tak ada unsur SARA di kasus penganiayaan terhadap tukang bubur bernama Udin oleh preman bersenjata tajam di kawasan Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur.
Galih mengatakan, tujuannya membuat konten berunsur SARA tersebut untuk menghibur. Ia juga berjanji tidak akan mengulang kejadian dalam membuat konten berunsur SARA.
Mendekati pemilu pasti banyak pemberitaan hoax dan juga isu SARA di media sosial sehingga masyarakat perlu berhati-hati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved