Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA mengajak negara-negara Asia Timur berkolaborasi mengatasi pencemaran lingkungan laut. Seruan itu mengemuka saat pertemuan internasional antarnegara (Intergovernmental Meeting/IGM) di Bali.
Sembilan negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) yang tergabung dalam Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) bertemu di sana untuk membahas perlindungan lingkungan laut dari polusi dan sampah plastik. IGM ke-24 tersebut dihadiri pemerintah Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
"Indonesia mengajak semua negara yang tergabung ke dalam COBSEA regional Asia Timur untuk memecahkan masalah pesisir dan kelautan secara bersama-sama. Kolaborasi adalah kunci bagi upaya global dalam mengatasi masalah pesisir dan kelautan," sebut Duta Besar RI untuk Nairobi, Soehardjono Sastromiharjo, selaku pimpinan Delegasi Indonesia, dalam pembukaan IGM ke-24 di Bali, kemarin.
Ia menyebutkan, forum itu juga menjadi tindak lanjut komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan hasil pertemuan The 4th UN Environment Assembly (UNEA-4) di Nairobi, hasil COP24 UNFCCC di Katowice, serta implementasi Bali Declaration sebagai hasil The 4th Intergovernmental Review Meeting for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4), pada 2018.
Soehardjono menegaskan, Indonesia sangat mementingkan masalah perubahan iklim, merkuri, polusi air, dan udara, serta kelangsungan hidup keanekaragaman hayati dan ekosistem lautan.
Untuk itu, sederet kebijakan nasional tentang agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan telah dirilis. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres 83/2018 yang membahas rencana aksi untuk memerangi sampah laut.
Soehardjono mengatakan, tantangan baru dalam masalah lingkungan laut, seperti polusi plastik dan mikroplastik. Juga polutan yang muncul, seperti obat-obatan, pengganggu endokrin, hormon, racun, dan eutrofikasi.
"Lebih buruk lagi, ekosistem pesisir dan laut juga menerima dampak yang signifikan karena peningkatan suhu permukaan laut global dan pengasaman laut yang disebabkan oleh perubahan iklim." (Dhk/OL/H-3)
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved