Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENDANAAN menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam program konservasi lingkungan. Untuk membantu mengatasi masalah itu, organisasi konservasi global The Nature Conservancy (TNC) menawarkan program Blue Bonds yang mencakup pendanaan konservasi laut.
Program global itu disampaikan pada konferensi filantropi dunia TED, di Vancouver, Kanada, baru-baru ini. Para donor menyatakan dukungan mereka. Negara-negara pantai atau kepulauan seperti Indonesia bisa memanfaatkan program tersebut.
"Inti dari program Blue Bonds ialah kesepakatan. Negara pantai atau kepulauan agar berkomitmen dalam melindungi setidaknya 30% dari wilayah lautnya yang dekat dengan pantai, termasuk terumbu karang, mangrove, tempat pemijahan ikan, dan habitat, serta spesies laut penting lainnya," terang CEO TNC, Mark Tercek, melalui keterangan tertulis, Minggu (21/4).
Sebagai gantinya, lanjut Tercek, TNC akan membantu merestrukturisasi sebagian dari utang negara yang mengarah pada tingkat bunga yang lebih rendah dan periode pembayaran yang lebih lama, juga mendukung upaya konservasi yang sedang berlangsung, seperti meningkatkan manajemen perikanan dan mengurangi polusi.
Baca Juga: Konservasi Hiu dan Pari Butuh Data Memadai
"Para ilmuwan TNC akan membantu membuat rencana tata ruang laut dengan masukan dari masyarakat setempat, termasuk asosiasi perikanan, bisnis pariwisata, dan pejabat pemerintah. Keterlibatan lokal sangat penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut mendukung ekonomi lokal secara berkelanjutan sambil melindungi habitat."
Mengutip riset para ilmuwan, Tercek menyebutkan bahwa tanpa perbaikan pengelolaan, 90% terumbu karang akan punah. Kenaikan muka air laut dan badai yang semakin kuat mengancam 40% populasi di dunia.
"TNC telah bekerja dengan banyak negara, merancang kawasan perlindungan laut selama 30 tahun. Kami mencari cara untuk melindungi daratan dan perairan, lalu mendanai perlindungannya," pungkas Tercek. (Nik/H-3)
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved