Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TARGET pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024 sepertinya sulit terealisasi. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi memyebutkan, pemerintah saat ini terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,5%.
"Kita sempat menghitung antara 0,5 sampai 0,7% tetapi paling tidak sudah nol koma. Kita tujuannya memang nol koma kok. Kalau 0 jelas impossible," ujar Suprayoga di Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, (14/12).
Suprayoga mengatakan, salah satu persoalan yang membuat angka kemiskinan ekstrem tidak turun sesuai dengan yang diharapkan yaitu belum adanya satu data untuk program penanganan kemiskinan. Akibatnya program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran.
Baca juga: Pemerintah Pesimis Kemiskinan Ekstrem Capai 0 Persen pada 2024
Karena itu, tambahnya, setidaknya terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan nasional, yaitu pertama, konvergensi program, dimana kelompok sasaran–keluarga miskin dan rentan-menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada.
Kedua, kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan.
Ketiga, perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error-kelompok miskin yang tidak menerima program. Keempat, meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Baca juga: Pemerintah Optimis Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2024 Capai 0,5%
Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 sebesar 1,12% turun dibandingkan 2,04% pada Maret 2022. Sementara, waktu tersisa target menurunkan kemiskinan ekstrem kurang dari setahun.
"Jadi memang kita antara 0,5 sampai 0,7%. Kalau bisa lebih kecil lagi kalau liat dari trennya dari 2,04 tahun lalu menjadi 1,12 kan turunnya hampir 1% ya. Katakanlah 1,12 dikurangi 0,9 ya mungkin bisa 0,3-an. Berarti sekali lagi target kita yang lebih optimis antara 0,5 sampai 0,7 yang realistis," paparnya.
Angka kemiskinan ekstrem ini bakal kembali meningkat apabila Indonesia menggunakan standar baru yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu berpendapatan US$2,1 purchasing power parity (PPP) per hari. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US$1,9 PPP per hari.
Sementara itu untuk tingkat kemiskinan nasional, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden ini menyebutkan, baru mencapai 9,36%. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5-7,5%.
"Target kemiskinan ekstrem yang mengrah pada 0% tren kemisksinan turun meskipun untuk kemiskinan nasional luar biasa besar tantangannya karena menurunkan dalam satu tahun 1,8%, karenanya pemerintah bekerja ekstra," ujarnya.
(Z-9)
Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna menggulirkan sejumlah program strategis yang memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan
JUMLAH penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung (Babel), pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan, jika dibandingkan Maret 2023 lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun.
Menurut PBB, angka harapan hidup rata-rata global pada 2023 adalah 70,8 tahun untuk laki-laki dan 76,0 tahun untuk perempuan.
MENJELANG akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan angka kemiskinan ekstrim turun di bawah 1 persen.
Pendanaan program ini berasal dari sharing cost antara BAZNAS RI dan BAZNAS Sumedang yang pengadaannya untuk 6 Pejantan, 100 Induk Betina, 125 Bakalan.
Upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kuncinya ada di kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai 0 persen. Muhadjir Effendy menilai mustahil untuk mencapai angka tersebut.
Turunnya angka kemiskinan ekstrem tak terlepas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui program di setiap poerangkat daerah teknis.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Khususnya untuk data Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved