Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERISET dari Center of Reform on Economics (CoRE) Yusuf Rendy Manilet menilai perlu dukungan pemerintah bagi kelas menengah di saat perekonomian mengalami tekanan. Sebab, masyarakat yang ada di golongan tersebut kerap luput dari perhatian padahal mengalami tantangan yang sama.
Opsi memperluas jaring pengaman sosial untuk masyarakat kelas menengah dianggap perlu dalam kondisi tertentu. "Karena kelompok inilah yang relatif tertekan karena mereka tidak mendapatkan bantuan dan pendapatan mereka tidak cukup tinggi untuk misalnya merespons kondisi syok dari perekonomian di kondisi tertentu," ujar Yusuf saat dihubungi, Kamis (9/11).
Opsi selain memperluas jaring pengaman sosial ialah mendorong pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong industri manufaktur untuk bisa tumbuh lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja.
Baca juga: Pemerintah Targetkan Bauran EBT 23% pada 2024
Sektor jasa juga dinilai prospektif dalam hal pembukaan lapangan kerja. Salah satu yang berpotensi ialah kepariwisataan. Yusuf menilai persyaratan yang relatif mudah di sektor tersebut dapat menjadi peluang pekerjaan bagi masyarakat menengah yang saat ini bekerja di sektor informal.
Kondisi masyarakat kelas menengah juga dinilai belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19 dan dinamika perekonomian global. Pemulihan terjadi secara berbeda di tiap kelompok pendapatan masyarakat.
Baca juga: Ekonomi Filipina Kuartal Ketiga Tumbuh Lampaui Perkiraan
Masyarakat miskin relatif terjaga karena ada dukungan dari pemerintah yang dilakukan secara periodik. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memulihkan kondisi ekonominya karena memilik pendapatan yang lebih tinggi.
Sedangkan kelompok menengah berada dalam himpitan. "Mereka harus melakukan penyesuaian ketika pemerintah tidak lagi menyalurkan bantuan (selama pandemi) kepada kelompok ini. Artinya, mereka melakukan penyesuaian dalam konteks menahan konsumsi yang dinilai tidak terlalu perlu dan memfokuskan konsumsi kepada kebutuhan yang dianggap primer," terang Yusuf.
Masyarakat kelas menengah juga banyak yang bekerja di sektor informal, bahkan jumlahnya lebih besar dibanding sebelum pandemi covid-19. Kondisi itu dapat dimaknai bahwa kelompok tersebut belum sepenuhnya pulih dan cukup rentan bila terjadi guncangan dalam perekonomian.
"Masih ada kelompok masyarakat yang belum kembali bekerja di sektor formal dan mereka punya kecenderungan bisa terdampak ketika ada syok perekonomian dalam berbagai bentuk, katakan lah dalam hal kenaikan harga barang di periode tertentu," ujar Yusuf.
"Hal ini karena mereka yang bekerja sektor informal pada umumnya itu ada yang secara pendapatan relatif tidak stabil. Artinya, mereka tidak bisa disamakan dengan pekerja di sektor formal yang umumnya misalnya mendapatkan upah setiap bulan ketika bekerja," pungkasnya. (Z-2)
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
Penjualan mobil di Indonesia berada dalam tren negatif sejak awal 2024 dan masih berlangsung hingga kini.
KEJADIAN tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin masif mengincar anak muda kalangan kelas menengah yang sudah paham dunia digital dan haus kerja di luar negeri.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memastikan pemerintah berupaya untuk fokus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Masyarakat kelas menengah ke bawah disebut masih akan menghadapi tekanan dan terpukul paling keras di tengah peningkatan konsumsi saat periode Lebaran.
Menurut Bappenas, sumber pertumbuhan baru tidak harus membangun dari nol, tapi membangun yang sudah ada, seperti ndustri pesawat terbang yang sudah dirintis oleh BJ Habibie.
Pemerintah didorong bisa mencari titik seimbang guna menjaga daya beli masyarakat. Itu diperlukan agar komponen pengeluaran penyumbang terbesar pada PDB tak mengalami penurunan signifikan.
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Tujuannya untuk menekan kenaikan inflasi, utamanya pada komponen pangan bergejolak (volatile food).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terus menyinergikan program dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengejar target pengentasan kemiskinan di Tanah Air.
Penyaluran JPS yang tepat sasaran menjadikan program tersebut berjalan dengan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved