Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KINERJA baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) per September 2023 masih berlanjut dengan pendapatan negara dan belanja negara yang tetap tumbuh. Terdapat surplus Rp67,7 triliun dengan keseimbangan primer Rp389,7 triliun. Kinerja baik APBN per September 2023 diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Oktober 2023.
Menkeu merinci, pendapatan negara mencapai Rp2.035,6 triliun atau naik 3,1% (yoy) swdangkan belanja negara sebesar Rp1.967,9 triliun atau naik 2,8% (yoy). Kinerja belanja APBN juga masih menunjukan hasil yang baik dengan fokus tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, melalui belanja bantuan sosial, petani dan UMKM, kesehatan, subsidi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, Menkeu juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu waspada akan kondisi global yang masih mengalami ketidakpastian. Hal ini sebagai dampak dari pascapandemi, geopolitik, volatilitas pasar uang, inflasi komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT. Perekonomian nasional akan terpengaruh, meskipun masih diprediksi tumbuh 5,1%.
Baca juga: Dirut BEI: Perusahaan BUMN di BEI Sumbang Rp33 triliun ke APBN Pada 2022
Dari sisi kepabeanan dan cukai, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar, pada Senin (30/10) mengatakan bahwa sampai dengan September 2023, Bea Cukai turut berkontribusi Rp195,6 T atau 64,5% target APBN. "Penerimaan bea masuk masih positif, sedangkan penerimaan bea keluar dan cukai melambat," ungkap Encep.
Bea masuk tercatat sebesar Rp36,9 triliun atau naik 1,7% (yoy). Kenaikan ini disebabkan naiknya tarif efektif dan menguatnya kurs USD. Sementara itu, bea keluar tercatat sebesar Rp8,1 triliun atau turun 79,4% (yoy), karena penurunan harga crude palm oil (CPO) dan turunnya volume ekspor tembaga. Penurunan juga terjadi di cukai yang terkumpul Rp150,5 triliun hingga September 2023, akibat berkurangnya produksi rokok golongan I serta produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA). Tercatat, penurunan cukai hasil tembakau sebesar 5,4% (yoy), MMEA 1,2 % (yoy), dan EA 7,5 % (yoy).
"Walaupun terdapat pelambatan di bea keluar dan cukai, kami tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai agar APBN dapat terus menjadi motor penggerak sekaligus alat pengaman yang menjaga stabilitas ekonomi. Kami berharap, masyarakat tetap memberikan kontribusi dan dukungannya terhadap kinerja APBN 2023 dan Bea Cukai," tutup Encep. (RO/S-3)
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ingin dan tidak akan menaikkan utangĀ negara tanpa menaikkan pendapatan.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
Pemerintah telah melakukan pembiayaan utang senilai Rp132,2 triliun hingga Mei 2024. Realisasi itu disebut lebih rendah dari periode yang sama di 2023 sebanyak Rp150,5 triliun.
Pemerintah didorong untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan negara agar memiliki ruang fiskal. Itu dinilai penting agar pemerintahan baru ke depan tidak menambah utang negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved