Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERISET dari Center of Reform on Economic (CoRE) Yusuf Rendy Manilet menilai target investasi sebesar Rp1.400 triliun di tahun ini bakal tercapai. Itu merujuk data histori pertumbuhan penanaman modal di triwulan IV yang selalu berkisar 4% setiap tahunnya.
"Rata-rata pertumbuhan realisasi investasi di sepanjang tahun 2016 sampai 2022 di triwulan IV itu berada di Kisaran 4%. Dengan asumsi itu, maka realisasi investasi akan sedikit berada di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (21/10).
Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Yusuf, ada sejumlah sektor yang kerap mencatatkan realisasi investasi tertinggi. Penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment/FDI) di industri logam dasar, misalnya, menjadi yang konsisten menyumbang realisasi investasi Indonesia.
Baca juga: Kenaikan Harga Gas Industri Dikhawatirkan Picu Deindustrialisasi
Kawasan industri serta perumahan dan jasa telekomunikasi juga relatif berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Indonesia. Dua sektor tersebut merupakan investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) yang tampak diminati oleh investor Tanah Air.
Tiga sektor tersebut sedianya menunjukkan gelagat penanam modal untuk berinvestasi dalam jangka menengah dan panjang. "Artinya Mereka cenderung percaya terhadap kinerja fundamen perekonomian, sehingga mereka menanamkan modalnya dengan asumsi dalam jangka waktu menengah hingga panjang mereka bisa mendapatkan keuntungan," jelas Yusuf.
Baca juga: Empat Tahun Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf, Pertumbuhan Ekonomi Tercatat 5,3 Persen
Namun menurutnya pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait kinerja investasi beberapa tahun terakhir. Sebab, hanya segelintir sektor usaha yang kerap diminati oleh penanam modal. Pengambil kebijakan mesti mengkaji dampak rambatan ke ekonomi atas investasi yang ada di sektor-sektor itu.
Jangan sampai, Indonesia mengandalkan satu sektor usaha untuk dijadikan destinasi investasi meski minim dampak berganda. Pasalnya, salah satu tujuan dari aksi penanaman modal itu ialah untuk menciptakan pemerataan ekonomi di tiap wilayah.
Pemerintah perlu mengoptimalisasi daya tarik sektor usaha lain untuk dijadikan sasaran investasi pemodal. Itu juga mesti diselaraskan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Yang tak kalah penting ialah tumbuhnya industri manufaktur di Indonesia.
"Ini juga bisa ditambah dengan melihat bagaimana kemudian kawasan industri yang juga menjadi sektor yang banyak menyumbang proporsi terhadap investasi, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja sektor manufaktur dalam beberapa tahun ke depan," pungkas Yusuf. (Mir)
Lesunya pasar akibat penurunan permintaan membuat aktivitas industri manufaktur ikut loyo. Memanasnya situasi di Laut Merah kian memperparah keadaan.
Dalam era modern yang didorong oleh inovasi teknologi, Mitsubishi Electric Factory Automation telah meluncurkan kampanye kesadaran global dengan slogan “Automating the World”.
Candra menyarankan agar dilakukan pembatasan terhadap industri penerima manfaat.
Dalam mendukung transformasi ini, pemerintah juga mengembangkan konsep 'lighthouse' pada setiap sektor untuk memberikan dorongan dan contoh bagi industri lainnya.
Tenaga kerja merupakan 1 dari 10 tantangan dalam Making Indonesia 4.0. SDM manufaktur perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya untuk memenuhi tuntutan pasar yang kian kompleks.
Indonesia juga membangun ekosistem industri strategis melalui kebijakan hilirisasi komoditas seperti bauksit, timah, nikel dan lainnya agar bernilai tambah tinggi dan berdaya tahan lama.
Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menekankan pentingnya keberadaan Badan Sawit yang bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan industri sawit dari hulu sampai ke hilir.
Penutupan kegiatan pembangunan pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Investasi di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pemasaran. Sementara, pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam proses perizinan masih berbelit.
Kepastian hukum merupakan salah satu pertimbangan penting bersama pertimbangan ekonomi lain seperti kemudahan, kenyamanan, dan keamanan berinvestasi.
Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal serta meningkatkan kepastian berusaha dan iklim bisnis.
Saat ini UU No. 37/2004 justru dijadikan alat atau skema hukum untuk melakukan penagihan utang oleh kreditur kepada debitur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved