Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut selama ini negara-negara maju hanya menjanjikan pemberian pendanaan iklim untuk negara berkembang dalam memerangi perubahan iklim, tanpa ada bukti konkret merealisasikan komitmen tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Negara dihadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9).
"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate US$100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage (atas konsekuensi perubahan iklim)," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Sabtu, (9/9).
Seperti diketahui, saat KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, Amerika Serikat dan negara maju lain yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) telah menyatakan komitmen memberikan pendanaan iklim lewat program pendanaan kemitraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total dana sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp307 triliun (Rp15.381). Namun, seluruh dana itu tak kunjung cair ke tangan pemerintah Indonesia sampai saat ini.
Baca juga: Jokowi Dorong Percepatan Transisi Ekonomi Rendah Karbon di KTT G20 India
Butuh Bantuan
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. Ia meramalkan peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
“Bumi kita tengah sakit. Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan," katanya.
Baca juga: Menko Airlangga Dampingi Presiden Joko Widodo Hadiri KTT G20 New Delhi
"Kami negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” tambah Jokowi
Selain itu, Presiden menilai pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai proyek-proyek hijau yang membutuhkan investasi yang amat besar.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema JETP ini harus diperluas dan diperbesar,” tutup Jokowi.
(Z-9)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
Indonesia mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional
Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Lombok, NTB.
Ia menyebut penghapusan rencana program dari JETP itu karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari sponsor negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Meski menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved