Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinant Hutahean mengatakan proyek tersebut menelan biaya yang tidak sedikit atau lebih dari Rp1 triliun. Selain tidak jelas larinya anggaran itu juga berdampak pada perusakan lingkungan.
"Kami tetap mengkritisi dan memimta penjelasan dari lembaga atau pemerintah soal jutaan hektar yang terbengkalai dan triliun anggaran yang juga tidak jelas kemana. Kegagalan itu kita pertanyakan uang itu ke mana," ucapanya, Jumat (18/8).
Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat
Dia berharap pemerintah dapat kooperatif menerangkan musabab kegagalan serta kejelasan dana yang sudah dikucurkan itu. Bahkan partainya meminta BPK untuk bisa memeriksa tentang masalah ini..
"Jadi kami sangat serius karena ini, soal kerusakan lingkungan," imbuhnya.
Baca juga : Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate
Sebelumnya di gedung DPR Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani akan menanyakan food estate kepada pemerintah.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah," ungkapnya.
Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR akan menanyakan lebih dulu berbagai proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Pemerintah sambungnya telah berkomitmen menyelesaikan proyek strategis sebelum tahun 2024 berakhir.
"Jadi itu yamg akan kami tanyakan proyek mana saja yamg strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," tukasnya. (Z-4)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved