Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan penjelasan menyoal gagalnya proyek Food Estate.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinant Hutahean mengatakan proyek tersebut menelan biaya yang tidak sedikit atau lebih dari Rp1 triliun. Selain tidak jelas larinya anggaran itu juga berdampak pada perusakan lingkungan.
"Kami tetap mengkritisi dan memimta penjelasan dari lembaga atau pemerintah soal jutaan hektar yang terbengkalai dan triliun anggaran yang juga tidak jelas kemana. Kegagalan itu kita pertanyakan uang itu ke mana," ucapanya, Jumat (18/8).
Baca juga : Hasto PDIP Sebut Proyek Food Estate Jokowi Kejahatan Lingkungan? Begini Kata Pengamat
Dia berharap pemerintah dapat kooperatif menerangkan musabab kegagalan serta kejelasan dana yang sudah dikucurkan itu. Bahkan partainya meminta BPK untuk bisa memeriksa tentang masalah ini..
"Jadi kami sangat serius karena ini, soal kerusakan lingkungan," imbuhnya.
Baca juga : Puan tidak Sependapat dengan Hasto soal Food Estate
Sebelumnya di gedung DPR Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani akan menanyakan food estate kepada pemerintah.
"Nanti kita tanyakan implementasi di lapangannya pada komisi IV, dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah," ungkapnya.
Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, DPR akan menanyakan lebih dulu berbagai proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024. Pemerintah sambungnya telah berkomitmen menyelesaikan proyek strategis sebelum tahun 2024 berakhir.
"Jadi itu yamg akan kami tanyakan proyek mana saja yamg strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, karena anggarannya sudah keluar," tukasnya. (Z-4)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved