Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kelangkaan serta tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah disebabkan oleh kebijakan tata niaga yang kurang tepat.
Menurutnya, kebijakan tata niaga yang kurang tepat tersebut karena adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di masing-masing daerahnya.
"Kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah karena kebijakan penetapan HET yang diberikan kepada Pemda. Hal itu dapat membuat perbedaan harga di tingkat daerah, dan bisa saja jatahnya di wilayah tertentu bergeser ke wilayah yang lain," kata Komaidi kepada Media Indonesia, Selasa (25/7).
Baca juga : Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di Badung
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan penetapan HET di masing-masing daerah bisa membuat harga-harga bervariasi. Apalagi, kata Komaidi, jika daerah tersebut berada di perbatasan, hal itu dapat memungkinkan masyarakat untuk menyeberang ke daerah lain untuk mendapati harga LPG 3 kg yang lebih murah.
"Misalkan, seperti perbatasan Jabodetabek, jika ada perbedaan harga otomatis akan ada kemungkinan masyarakat dapat mengalir ke tempat lain. Ini lah yang dapat memicu kelangkaan di daerah setempat dan juga dapat menyebabkan harga naik signifikan kalau sudah langka," ujar Komaidi.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan HET tersebut dapat kembali dikelola oleh pemerintah pusat. Menurutnya, jika kebijakan tersebut masih ada di Pemda, tentunya masalah kelangkaan dan disparitas harga ini tidak akan pernah terselesaikan.
Baca juga : Konsumsi LPG 3 Kilogram di DIY Meningkat 10,3% Dibanding Tahun Lalu
"Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Lebih baik penetapan HET ini juga diatur oleh pemerintah pusat agar dapat lebih terkontrol," pungkasnya. (Fik/Z-7)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pengumuman hasil inspeksi pengawasan terhadap Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta di Deli Serdang, Sumatra Utara
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
Persiapan syukuran pernikahan di Dusun Pangligaran, Desa Medanglayang telah membuat suasana menjadi duka setelah tujuh orang saudara dan warga mengalami luka bakar.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Penambahan penyaluran telah dilakukan bertahap selama masa Idul Adha. Stok BBM nasional rata-rata selama 20 hari dan elpiji rata-rata 17 hari.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
LANGKANYA stok beras premium di minimarket dirasakan warga Jakarta Timur. Warga yang tinggal di hunian vertikal menyebut sudah sejak Sabtu (10/2) lalu kesulitan mencari beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved