Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran sebesar Rp11,47 triliun untuk 2,1 juta ASN pusat, TNI, dan Polri.
"Sampai dengan tanggal 14 April sudah terbayarkan Rp11,47 triliun THR untuk ASN Pusat, TNI, Polri itu 2,1 juta pegawai. Jumlah satker yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 Satker ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (17/4).
Adapun pembayaran THR bagi ASN daerah telah mencapai Rp7,32 triliun untuk 1,4 juta pegawai. Dari 542 pemerintah daerah, baru 270 pemda yang melakukan pembayaran THR kepada pegawainya. "Saya berharap dalam satu hari ini akan mengalami kenaikan, sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," kata Sri Mulyani.
Baca juga : Haram Bagi Pejabat Minta THR dari Perusahaan Rekanan
Dia menambahkan, pemerintah pusat sedianya bakal menyalurkan 50% dari dana Treassury Deposit Facility (TDF) ke rekening daerah, setara Rp12,1 triliun.
"Ini artinya pemerintah daerah mendapatkan pencairan dari TDF-nya ini, tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Gagal Rayakan Lebaran Gegara Minta THR
Sedangkan pencairan THR bagi pensiunan telah dilakukan hingga Rp9,28 triliun ke 3,3 juta pensiunan. Adapun total pensiunan yang akan menerima THR tahun ini tercatat sebanyak 3,4 juta orang.
Pemberian THR itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 15/2023 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi ASN, tenaga pendidik, serta pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Anggaran yang disiapkan untuk pemberian THR itu telah dialokasikan dalam APBN 2023 melalui K/L sebesar Rp11,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp17,4 triliun dan dapat ditambah dengan APBD sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, dan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp9,8 triliun. (Z-4)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah jalankan 'survival mode' untuk jaga ekonomi, fokus pada efisiensi fiskal dan pemberantasan kebocoran negara.
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengguna jalan tol.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat penyesuaian harga Pertamax Series hampir selesai di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved