Gaet Investor, Pemerintah Tebar Insentif Pengembangan Panas Bumi

UNTUK menarik investor dalam pengembangan panas bumi atau geothermal, pemerintah memberikan berbagai macam insentif. Mulai dari tahapan eksplorasi hingga eksploitasi sumur panas bumi.

Direktur Panasbumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris Yahya mengatakan insentif yang diberikan seperti pengurangan pajak sebesar 100% untuk eksplorasi di suatu wilayah kerja panas bumi (WKP).

"Kami menyiapkan insentif ini agar menarik di mata innvestor. Insentif untuk pengelolaan panas bumi saat ini jauh lebih lengkap dibandingkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) lainnya," ujarnya dalam acara Sarasehan Geothermal: Tantangan Pengembangannya di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jakarta, Rabu (29/3) sore.

Pemerintah, lanjut Harris, juga membebaskan bea masuk atau tidak dipungut pajak atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

"Selain pengurangan pajak 100% di tahap eksplorasi, di tahap eksploitasi sumur kita sudah kirim surat ke Kemenkeu agar pajaknya ini 0%," terangnya.

Harris menjelaskan pemerintah juga melakukan program government drilling atau pengeboran sumur panas bumi oleh pemerintah sebelum ditawarkan ke badan usaha. Contohnya pengeboran di sumur 1 WKP Nage, Nusa Tenggara Timur, yang tiap sumurnya memiliki potensi sebesar 20 megawatt (MW).

"Ada berbagai faktor yang membuat investor tertarik mengembangkan panas bumi dan mereka melihat kapasitas yang akan dibangun. Kita sudah tawarkan di Nage itu," sebutnya.

Baca juga: PLN Buka Kerja Sama Pengembangan 9 Wilayah Kerja Panas Bumi

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan akses jalan bagi badan usaha yang mulai membangun WKP. Harris menyebut sekitar 350 titik panas bumi membutuhkan akses jalan untuk melakukan pengeboran sumur.

"Kebutuhan jalan ini masih kita identifikasi. Masih ada yang dalam diskusi awal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujarnya.

Ia mencontohkan bantuan akses jalan yang sudah digulirkan ialah di WKP Nage dengan biaya sebesar Rp60-70 miliar. Dengan bantuan ini, bisa mengurangi beban biaya badan usaha untuk mengembangkan panas bumi di Tanah Air.

"Ada tempat WKP sejauh 20 kilometer hingga 40 kilometer. Kalau ini dikerjakan badan usaha, tentu proyeknya semakin mahal. Kita coba bantu mengurangi cost mereka," kata Harris.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi Rio Supriadinata Marza menyampaikan pihaknya menargetkan memproduksi listrik dari panas bumi sebesar 840 gigawatt hour (GWh) di tahun ini.

Produksi listrik tersebut berasal dari WKP Dieng di Jawa Tengah dan WKP Patuha di Jawa Barat. Rio mengatakan listrik yang diproduksi Geo Dipa dibeli PT PLN (Persero).

"Target 840 GWh itu setengahnya berasal dari Dieng, dan setengahnya lagi di Patuha. Cuma ada single buyer yaitu PLN untuk transmisi di Jawa-Bali 150 kilovolt," pungkasnya. (A-2)