Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan para menteri ekonomi untuk betul-betul menghitung secara jeli kebutuhan pangan, terutama beras, di tahun depan.
Upaya tersebut wajib dilakukan agar Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang diprediksi masih akan berlanjut di 2023.
"Soal krisis pangan, hati-hati mengenai ini, utamanya yang berkaitan dengan beras. Betul-betul hitung semuanya, betul-betul hitung-hitungan nampak," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Bulog memegang data yang valid terkait produksi, ketersediaan dan konsumsi beras di lapangan.
Jangan sampai ada penghitungan yang keliru yang pada akhirnya berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
"Jangan sampai penghitungan kita keliru sehingga tidak menyiapkan cadangan. Ketika pada suatu titik cadangan kita habis dan itu dilihat pedagang, harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Setop Ekspor Bauksit Mentah
Ia pun meminta seluruh kementerian/lembaga bisa berkolaborasi dengan baik. Ego sektoral yang selama ini dipegang harus dihilangkan.
"Kuncinya, sekali lagi, adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada egosektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," ucapnya.
Presiden ingin persoalan terkait ketersediaan dan harga beras bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya karena komoditas tersebut memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
"Saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, betul-betul dikalkulasi. Kalau dibiarkan, nanti bisa lari ke masalah sosial dan politik," tandasnya.(OL-4)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah yang menugaskan Perum Bulog untuk membeli gabah/beras dari Kamboja
Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg tahap kedua kepada 269.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.
SEBAGAI salah satu langkah persiapan menyerap hasil panen raya, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mulai 3 April 2024 memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menyebut bahwa realisasi impor beras pemerintah di tahun ini adalah sebanyak 3,6 juta ton.
DEPUTI Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ferry Irawan mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mencermati perkembangan ketersediaan, pasokan
Badan Urusan Logistik (Bulog) mulai mendistribusikan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada puluhan ribu warga miskin di daerah Temanggung, Jawa Tengah.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved