Di EWG ke-6 G20 Kemnaker Dorong Keberpihakan Disabilitas hingga Rencana Adopsi BLK

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, dalam Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting Ke-6) mengasilkan lima output atau naskah sementara dari perwakilan negara G20.

Hasil yang ditelurkan antara lain bagaimana menciptakan lapangan kerja yang inklusif dengan memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas. Selanjutnya rencana adopsi vocational training center (Balai Latihan Kerja/BLK) yang dimiliki Kemnaker, bisa diimplementasi oleh negara G20.

"Output ini menurut saya sebagai keberhasilan kita semua yang akan disepakati menteri ketenagakerjaan negara G20," ungkap Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi di Ayana Resort and Spa Jimbaran, Bali, Selasa (13/9).

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas dianggap penting untuk pemulihan bersama yang terdampak hebat akibat pandemi covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menjadi 8,4 juta orang di Februari 2022. Jumlah TPT tersebut masih lebih tinggi ketimbang posisi Februari 2020 yang hanya 6,93 juta orang, data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi, kita mendorong penyandang disabilitas menjadi bagian konsen negara G20 ini menjadi hal urgensi," ucap Anwar.

Baca juga: Menaker Ungkap 4,1 Juta Pekerja Sudah Terima BSU

Soal rencana adopsi BLK, ia berujar bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bukan urusan pemerintah saja, tetapi juga urusan perusahaan dan masyarakat. Sejak 2017 hingga 2021, Kemnaker telah membangun 2.912 lembaga BLK Komunitas berbasis keagamaan maupun serikat pekerja yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

"Mereka (negara G20) pada awalnya bingung dengan BLK, tapi akhirnya menemukan titik terang dan bisa diadopsi negara lain. Seperti India, Brasil, Argentina tertarik soal ini," ujarnya.

Hasil output ketiga terkait bagaimana negara-negara G20 menciptakan lapangan kerja ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor tersebut dianggap penting karena sebagai penyangga ekonomi bangsa.

Output sementara EWG ke-6 lainnya ialah pemberian perlindungan sosial ketenagakerjaan terutama dalam situasi baru atau pascapandemi yang memerlukan transisi, utamanya terkait teknologi.

"Terakhir, kita membahas kebutuhan tenaga kerja apa yang dibutuhkan oleh negara G20, misalnya kebutuhan komputasi dan data. Ada pelatihan soal itu," pungkasnya. (A-2)