Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETIDAKPASTIAN global yang berpotensi membayangi perekonomian pada tahun depan, bukan alasan untuk menjadi pesimistis.
Pasalnya, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk terus mendorong perekonomian ke level yang baik. Hal itu ditekankan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar APBN 2023 dan Nota Keuangannya..
"Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif," kata Jokowi, sapaan akrabnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR-DPD RI, Selasa (16/8).
Baca juga: RI Siap Jadi Produsen Kunci Baterai Lithium Global
Modal Indonesia itu harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Serta, penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi, sebagai upaya kunci memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Transformasi struktural juga bakal terus dipacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi turut diperkuat.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi hijau. Selain itu, penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital perlu difasilitasi, agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp811,7 Triliun untuk Transfer Daerah di 2023
"Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial. Kesehatan APBN ditingkatkan, agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah-panjang," pungkas Presiden.
Menurut Jokowi, sejumlah langkah perlu dilakukan lantaran risiko perekonomian global diperkirakan masih terjadi pada 2023. Oleh karena itu, optimisme mesti dipupuk, alih-alih mengembangkan rasa pesimis menatap tahun depan.
Pihaknya meminta semua pihak untuk tetap waspada. Kewaspadaan itu juga bentuk anitisipasi terhadap dampak pelemahan ekonomi global yang mungkin merambat ke dalam negeri. Apalagi, saat ini konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan aspek suplai komoditas.(OL-11)
Nama Thomas Lembong atau Tom Lembong menjadi perbincangan hangat setelah disebut oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat keempat Pilpres 2024
MEGAWATI Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat menjadi delegasi termuda dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) I di Beograd.
Pengamat menilai pidato Persiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR tidak memaparkan hal-hal substansif.
APBN 2024 menjadi anggaran terakhir yang akan dijalankan pemerintahan saat ini, sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada bulan Oktober 2024 nanti.
“Marathon kita,” kata Ganjar usai menyaksikan pidato kenegaraan Jokowi di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang
Pidato Jokowi dinilai minim menyinggung soal isu lingkungan. Padahal, di DKI Jakarta saat ini isu polusi udara sedang sangat santer diberitakan.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved