Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengeklaim bahwa belanja negara mengalami pertumbuhan positif hingga 6,4% pada semester I 2022. Tercatat anggaran yang telah dibelanjakan mencapai Rp1.244,9 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, konsumsi pemerintah pada barang/jasa diakui menurun atau mengalami kontraksi. Namun secara keseluruhan belanja negara disebut mengalami pertumbuhan positif di semester I 2022.
Baca juga: Melonjak, KAI Cetak Laba Bersih Rp740 Miliar di Semester I 2022
"Pertumbuhan belanja negara untuk 1 semester itu justru positif di atas 6%," ungkapnya dalam taklimat media secara daring, Senin (8/8).
Febrio mengungkapkan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai konsumsi pemerintah yang terkontraksi tidak mencakup keseluruhan belanja, melainkan hanya pada barang/jasa.
Belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk dukungan bantuan sosial ke masyarakat tidak tertangkap dalam laporan badan statistik. "Belanja negara yang masuk ke kantong masyarakat, sepertti PKH, bansos, komoditas, itu banyak langusung ke kantong masyarakat dan tidak tercermin dalam belanja pemreintah yang diumumkan BPS, tapi tercermin di belanja total di APBN," jelas Febrio.
Alasan lain data BPS menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah terkontraksi ialah akibat hitungan perbandingan dasar. Di periode yang sama tahu lalu, kata Febrio, belanja pemerintah cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan penangangan pasien covid-19 dan pengadaan vaksin.
Sedangkan pada semester pertama tahun ini, Indonesia diakui telah berhasil mengendalikan pandemi. Dengan kata lain, belanja untuk kebutuhan penanganan covid-19 mengalami penurunan secara drastis.
"Penanganan pasien di triwulan I dan II 2021 itu berat sekali, apalagi ada varian Delta. Waktu itu bed occupancy ratio (BOR) baik di Wisma Atlet maupun rumah sakit lain mencapai 100%, sehingga belanja untuk pasien cukup tinggi," urai Febrio.
"Itu menyebabkan belanja pemerintah di 2021 khususnya di triwulan I dan II tinggi sekali, sedangkan di 2022 belanja penanganan pasien itu kecil karena BOR rendah, kecil sekali dibandig 2021," tambahnya.
Diketahui, dari data BPS konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 5,24% (yoy) di semester I 2022. Sedangkan dari dokumen BKF, belanja negara hingga Juli 2022 tercatat sebesar atau tumbuh Rp1.444,8 triliun, atau tumbuh 13,7% (yoy). (OL-6)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved