Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak nelayan untuk berkoperasi, agar bisa tangguh dan kuat dalam mengelola sektor kelautan di Indonesia.
"Jangan sendiri-sendiri. Masuk dan bentuk koperasi, agar bisa masuk skala ekonomi," ujar Teten Masduki dalam Munas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Selasa (19/7).
Lebih lanjut, dirinya mencontohkan Koperasi Minosaroyo di Cilacap, yang mampu mengelola stok BBM hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan. "Hal yang sama dilakukan nelayan di Jepang, mereka bahkan bisa menjadi pemain utama perikanan dunia," katanya.
"Salah satu strategi mereka adalah memperkuat peran koperasi. Sehingga, bisa memastikan akses pembiayaan, pasar dan inovasi kepada nelayan," imbuh Teten.
Baca juga: Cuaca Buruk, Ratusan Nelayan di Aceh Barat tidak Melaut
Pihaknya pun mengungkapkan aneka program Korporatisasi Petani berbasis koperasi yang sudah digulirkan. Misalnya, 1.000 petani pisang berlahan sempit di Tenggamus (Lampung) yang bergabung dalam koperasi.
Lalu, petani sayur di Ciwidey (Kabupaten Bandung) yang tergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq. Dalam ekosistem tersebut, koperasi menjadi offtaker yang membeli secara tunai produk yang dihasilkan petani. Koperasi juga yang memasarkan produk tersebut.
"Konsep Korporatisasi Petani ini yang akan kita terapkan untuk nelayan di Indonesia. Kita akan terus perkuat ekosistem UMKM lewat koperasi, agar ada kepastian harga dan pasar," pungkasnya.
Baca juga: BI: Penyaluran Kredit Baru pada Triwulan II 2022 Tumbuh Positif
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir juga sepakat. Menurutnya, usaha para nelayan sebaiknya berjalan secara kelompok. Dalam hal ini, harus ada kepastian terkait pembelian produk yang dihasilkan nelayan.
Dengan nelayan terdaftar dalam koperasi, lanjut Erick, akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi. "Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi melalui koperasi, sehingga tepat sasaran. Dengan begitu, Pertamina memiliki data yang jelas dalam menyalurkan Solar bersubsidi," tutur Erick.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini menyebut pihaknya sudah menggulirkan beberapa program pemberdayaan nelayan di Indonesia. Di antaranya, menjaga kesehatan laut dengan menerapkan penangkapan ikan berbasis kuota.
"Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan bisa lebih menyejahterakan nelayan," ujar Zaini.(OL-11)
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tingkatkan kapastias usaha pelaku usaha mikro melalui program pengembangan kapasitas e-Learning yang menjadi bagian dari Program Mikro Mandiri.
Terdapat lebih dari 400 pelaku usaha dalam bidang kecantikan, bahkan sekitar 50% pendaftaran usaha di Badan POM merupakan pelaku bisnis pada bidang ini.
KemenKop UKM telah menyelenggarakan program Transformasi Formal Usaha Mikro sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat pendampingan utama di akses perizinan usaha.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antarlembaga Riza Damanik menyampaikan dua pekerjaan rumah besar dalam pengembangan minyak makan merah di Tanah Air.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik mengatakan perlu ada terobosan yang dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target.
Kemenkop UKM menyebut tak ada aturan yang membatasi jam operasional warung tradisional ataupun toko kelontong seperti warung madura.
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah makanan seperti mendorong food bank melalui koperasi.
Para penerima kadeudeuh yang diberikan melalui Koperasi Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Karya Praja Sejahtera (KPS) merupakan putra/putri dari anggota Koperasi KPS.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Inkopsyah dianggap menjadi salah satu yang bisa membangun pasar sebagai penggerak perekonomian syariah.
Ketua Umum INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar), Yudianto Tri mendorong agar koperasi-koperasi pasar dapat mengelola aset bisnis yang ada di kawasan pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved