Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengakui bahwa saat ini investor belum tertarik dalam membeli surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN) yang ditawarkan.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Investor masih menunggu dampak inflasi dunia dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed), yang membuat kondisi perekonomian bergejolak.
Baca juga: Sri Mulyani: Kerja Sama Antarnegara Penting Saat Hadapi Risiko Global
“Kenaikan suku The Fed yang reaksinya masih sangat bergejolak. Investor masih melihat risiko dari inflasi dunia dan kenaikan suku bunga di AS dan Eropa,” ujar Ani, sapaan akrabnya, di Istana Wapres, Kamis (12/5).
Menurutnya, berbagai gejolak perekonomian dunia menyebabkan situasi saat ini dalam masa transisi. “Ini terjadi sampai adanya suatu ekspektasi dan suku bunga yang relatif stabil,” jelas Bendahara Negara.
Baca juga: IEA Prediksi Energi Terbarukan Cetak Rekor Baru pada 2022
Namun, Ani menilai kurang lakunya SUN belum berdampak pada cash flow Indonesia. Menurutnya, saat ini kondisi keuangan nasional dalam kondisi baik, karena penerimaan negara dari sektor komoditas meningkat.
“Selain itu belanja kita saat ini belum terakselerasi,” imbuhnya.
Ketika disinggung apakah pemerintah membutuhkan sumber pendanaan baru untuk menjaga perekonomian nasional, dia menyatakan, “Belum (perlu). Kita sudah memetakan berbagai risik."(OL-11)
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
KOLABORASI semua sektor, khususnya lembaga pendanaan maupun perbankan nasional, mampu mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan dua skema pendanaan riset dan inovasi baru. Keduanya yaitu skema pusat kolaborasi riset BRIN dan joint call BRIN-Koneksi.
BANK Indonesia (BI) menetapkan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit
Arahan terbaru pemerintah tentang iuran Tapera (tabungan perumahan rakyat) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 mengundang reaksi dari berbagai pemangku kepentingan.
SPPA hadir sebagai sebuah platform perdagangan elektronik resmi dan legal pertama untuk transaksi EBUS di Pasar Sekunder Indonesia.
PEMERINTAH meraup dana sebesar Rp21,5 triliun dari hasil lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN). Nilai tersebut dimenangkan dari total penawaran yang masuk senilai Rp50,199 triliun.
PEMERINTAH meraup dana senilai Rp24 triliun dari lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN). Dana tersebut diperoleh dari total penawaran yang masuk sebesar Rp58,93 triliun.
PEMEIRNTAH meraup dana sebesar Rp24 triliun dari hasil pelelangan tujuh surat utang negara (SUN)
Pemerintah meraup dana senilai Rp21,75 triliun dari hasil lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN)
Pemerintah meraup dana senilai Rp10,2 triliun dari hasil pelelangan tujuh surat utang negara (SUN) pada Selasa (17/10).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved