Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Pangan Nasional kunjungi sejumlah Stakeholders bertemu dengan perwakilan penggiling padi, peternak layer, dan asosiasi petani tebu rakyat indonesia sebagai upaya menerima aspirasi guna mewujudkan transformasi ketahanan pangan di Indonesia, Selasa (22/2).
Pada agenda kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Yogyakarta secara luring bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara daring sekaligus meresmikan pembukaan Munas V APTRI.
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan kebutuhan gula dalam negeri.
"Komitmen ini terus diimplementasikan melalui program revitalisasi industri gula, dan berharap Indonesia dapat kembali meraih kejayaan dengan memperbaiki kondisi dan kualitas pabrik gula agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang juga akan berimbas pada kesejahteraan petani," papar Ma'ruf.
Baca juga: Krisis Pangan Ancam Dunia, Presiden Jokowi: Maporina Harus Ambil Momentum
Pada kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan dukungannya terhadap APTRI guna mewujudkan kemandirian pangan swasembada gula di Indonesia.
Selain itu, Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) berencana untuk bertransformasi dalam digitalisasi data stok dan harga pangan melalui dashboard neraca pangan, sehingga Badan Pangan Nasional menjadi sentral data untuk semua stakeholders.
“Untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan, Badan Pangan akan transformasi digitalisasi dashboard pangan,” jelas Arief.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta turut bersilaturahmi serta mendengarkan aspirasi perwakilan peternak layer terkait kestabilan harga telur.
“Mengenai isu pangan telur, terdapat dua strategi yang akan ditempuh Badan Pangan Nasional dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga telur, yakni melalui penugasan kepada BUMN Perum Bulog serta skema komersial melalui Holding Pangan ID Food.” pungkas Arief.
Menurutnya hal ini merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian BUMN, sebagaimana yang dipesankan Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya untuk menciptakan Ekosistem di Indonesia.
Arief menambahkan kolaborasi stabilisasi pangan juga selaras dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Mengenai isu kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia, Arief menanggapi bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema kolaborasi berbagai lembaga pemerintahan.
Lembaga pemerintah yang berkoloborasi meliputi Kemenko Perekonomian - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM dan non-pemerintah seperti Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), Asosiasi lainnya guna solusi dari isu stabilisasi harga kedelai yang berdampak pada kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia.
“Skema penugasan pemerintah atau skema subsidi kepada pengrajin tempe dan tahu dapat dilakukan kepada Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional,” kata Arief.
Arief melanjutkan skema tersebut tentunya akan diusulkan dan dibahas pada rapat lanjutan sejumlah pihak dan persetujuan Presiden Joko Widodo.
Kunjungan kerja pascadilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu, Kepala Badan Pangan Nasional turut bersilaturahmi dan diskusi dengan DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai langkah awal bentuk sinergi dan kolaborasi dari sektor hulu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional. (RO/OL-09)
Kurang dari sepeken menjelang peringatan Tahun Baru Islam, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemantauan pasokan pangan di sejumlah titik pasar tradisional dan ritel modern.
PERUSAHAAN Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah (Sulteng), mengimpor 9.800 ton beras dari Vietnam dan Myanmar.
Satgas Pangan Polri menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tingkatkan pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan ketersediaan beras dalam negeri aman, dengan adanya masa panen raya padi yang berlangsung dari Maret hingga April 2024.
Kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat Sudan yang terdampak konflik adalah bantuan kesehatan.
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov mengingatkan stok pangan harus diikuti keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
ANGGARAN Kementerian dan Lembaga (K/L) di tahun depan disebut akan mengalami penurunan rata-rata 10% hingga 20% karena program Makan Bergizi Gratis.
Menkominfo Budi Arie menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan surat yang mewajibkan kementerian dan lembaga memiliki backup data.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved