Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pemerintah membatalkan ekspor empat kargo gas alam cair atau Liquefied Natural Gas/LNG pada Januari 2022. Hal ini imbas krisis pasokan batu bara dalam negeri.
Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief Setiawan Handoko menjelaskan, di awal tahun ini ada ketidakcocokan penjadwalan pengiriman LNG dari hulu.
Ada 58 kargo LNG yang disiapkan SKK Migas untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional di 2022. Pasokan itu didapat dari 13 kargo dari Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur dan 45 kargo dari Kilang LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat.
"Untuk menutupi kekurangan batu bara di PLN, kami merubah jadwal pengiriman ekspor kurang lebih ada empat kargo yang kita reschedule. Tidak Jadi di ekspor tapi dialihkan ke PLN," jelas Arief dalam konferensi pers SKK Migas secara virtual, Senin (17/1).
Kargo yang diatalkan ekspor itu ialah satu dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM), lalu dari Kilang Tangguh dan dua kargo hilir dari Pertamina.
Arief menegaskan, SKK Migas bakal berkomitmen memenuhi pasokan LNG untuk kebutuhan dalam negeri, baik untuk kebutuhan PLN maupun industri. "Kebutuhan ekspor harus kita kurangi yang sudah disepakati dengan kontrak LNG. Kita sudah berkontrak 58 kargo LNG untuk PLN, itu semua sudah dikantongi," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrfi membeberkan, selain batu bara, PLN sempat mengalami krisis LNG
"Kami membelokkan LNG yang seharusnya itu berkontrak di luar negeri. Pasokan ditarik ke dalam (negeri), kemudian bisa diamankan," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (13/1). (OL-12)
Komitmen ketahanan energi terwujud lewat perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang di Utara Pulau Madura. Dengan perpanjangan kontrak ini, Petronas terus beroperasi hingga 2048.
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perluĀ membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
SKK Migas mendorong eksplorasi masif untuk mengejar target investasi hulu minyak dan gas (migas) sebesar 15,7 miliar dolar Amerika SerikatĀ
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
PENGAMAT energi Fabby Tumiwa mengutarakan bahwa pemerintah perlu mendapat kepastian dari kontraktor yang mengelola blok migas potensial.
Kesepakatan kerja sama gas bumi ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved