Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESERIUSAN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawal larangan ekspor benih bening lobster dan memberantas praktik destructive fishing di era Menteri Trenggono ditunjukkan dengan membangun dua speed boat yang memiliki kemampuan manuver dan kecepatan tinggi.
Dua speed boat tersebut digadang-gadang sebagai pemburu penyelundup lobster dan pengebom ikan.
“Saat ini kami sedang menyiapkan dua unit speed boat baru berkecepatan tinggi yang akan memperkuat armada pengawasan kita tahun ini,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar.
Antam menuturkan bahwa speed boat yang saat ini dibangun, akan diproyeksikan sebagai sarana pengawasan terhadap penyelundupan lobster dan pengeboman ikan.
Menurut Antam, dengan bahan alluminium alloy dan fender hard tube polyurea serta kecepatan mencapai 55 knot, speed boat tersebut memiliki keunggulan untuk bermanuver dan melakukan pengejaran.
“Ini untuk menandingi kecepatan para penyelundup lobster maupun pengebom ikan,” jelas Antam.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa proses peletakan lunas atau keel laying telah dilaksanakan pada Selasa (13/7/2021) dan diharapkan bisa selesai pada akhir November 2021.
Pembangunan speed boat ini sendiri dilakukan di PT Palindo Marine Batam.
“Kami proyeksikan November ini sudah bisa digunakan,” jelas Ipunk.
Untuk merespon berbagai tantangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,KKP di bawah kepemimpinan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terus melakukan pembenahan.
KKP berupaya memperkuat infrastruktur pengawasan dengan menambah jumlah armada pengawasan, dan memperkuat teknologi pengawasan termasuk diantaranya dengan meningkatkan kemampuan pemantauan melalui pesawat pemantau (air surveillance) dan teknologi satelit. (RO/OL-09)
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus gencar melakukan transformasi layanan dan bisnis
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
Dengan kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien.
Tim Basarnas menevakuasi 13 orang yang terombang-ambing di laut karena kapal mereka mati mesin.
Diharapkan danya transfer teknologi untuk menunjang dan meng-upgrade kapal-kapal yang sekarang beroprasi di Indonesia.
PARA pengusaha di Batam terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengembalikan harga tiket feri Batam-Singapura ke level yang lebih terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved