Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur.
Jakpreneur sendiri merupakan program pendampingan wirausaha yang dilakukan oleh Pemprov DKI dengan tujuan pengembangan UMKM di Jakarta.
Dengan masifnya digitalisasi, Jakpreneur pun saat ini tengah dikembangkan untuk mampu memasuki digitalisasi. Salah satu platform yang dikembangkan agar UMKM mampu merambah digital ialah dengan e-order.
"E-order itu merupakan pasa online bagi UMKM Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya e-order, UMKM mendapatkan akses untuk mempromosikan produk barang atau jasa mereka. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) dapat memesan langsung kebutuhan barang atau jasa ke UMKM sehingga ini menciptakan peluang usaha bagi UMKM," ungkapnya dalam Webinar Penerapan Digitalisasi Ciptakan UMKM Tangguh Pasca Pandemi, Senin (10/5).
Lebih lanjut, dengan adanya e-order ini, sebanyak 150 UMKM binaan KPKP sudah berhasil masuk platform tersebut. Dari e-order ini pula, sudah terlaksana bazar online sebanyak enam kali pada kuartal I-2021. Omzet penjualan pada bazar tersebut pun mencapai lebih dari Rp120 juta.
Selain itu, perempuan yang akrab disapa Eli ini menambahkan, UMKM binaan KPKP yang sudah melakukan pemasaran secara online juga mencapai 2.370 UMKM.
"Omzet mereka secara online pun mencapai Rp3,64 miliar. Sementara itu, omzet mereka melalui e-order pada kuartal I-2021 mencapai lebih dari Rp12 juta," pungkas Eli.
Pemimpin Divisi Komunikasi Bisnis Bank DKI Edy Supriyadi mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur Bank DKI. Menurut dia, ada sebanyak 42,8% debitur kredit mikro yang terdampak dengan jumlah baki debet terdampak mencapai 55,2 persen. Adapun debitur kredit ritel terdampak sebanyak 29% dengan jumlah total baki debet terdampak sebesar 38,2 persen.
Edy mengatakan, Bank DKI memberikan beberapa alternatif relaksasi bagi debitur yang terdampak, termasuk bagi UMKM. "Relaksasi itu, antara lain, penangguhan pokok pinjaman, penurunan suku bunga, dan penambahan tenor," kata Edy dalam webinar itu.
Selain memberikan relaksasi, Bank DKI turut membantu pelaku UMKM bertahan dengan berbagai program digitalisasi. Bank DKI, ujar dia, membangun ekosistem finansial digital yang terpadu dengan konsep 3S, yaitu smart, simpel, dan secure.
Ia mengatakan, salah satu program yang dijalankan adalah penerapan digitalisasi terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Melalui program ini, Bank DKI mengajak pedagang UMKM, khususnya yang berada di Pasar Jaya dan pedagang kaki lima yang berada pada lokasi naungan Pemprov DKI, melakukan digitalisasi melalui penawaran produk dan layanan digital yang komprehensif.
"Ada sejumlah layanan digital yang dikembangkan terkait hal tersebut. Yaitu, membangun Agen Laku Pandai, pengelolaan keuangan, UMKM go digital, dan kartu pedagang.
Menurut Edy,Layanan channel digital Bank DKI dipersiapkan agar mendukung kegiatan usaha UMKM. Tidak hanya untuk melayani pelanggan UMKM, fitur dari layanan digital juga bertujuan meningkatkan pendapatan bagi UMKM yang bekerja sama dengan Bank DKI," ujar Hery.
Berperan Penting
Ketua Kadin DKI Jakart Diana Dewi mengatakan, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan jumlahnya yang mencapai 64 juta, UMKM telah berkontribusi sebesar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,99% tenaga kerja.
Meski demikian, dari sekian banyak UMKM tersebut, hanya ada sekitar 8 juta UMKM yang memiliki dan menggunakan platform digital. Akibatnya, tak sedikit UMKM yang harus tumbang akibat pandemi.
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 memang memiliki efek yang luar biasa. Pembatasan kegiatan masyarakat menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan. Perilaku konsumen pun berubah dengan lebih banyak bertransaksi secara digital.
"Banyak UMKM "TKO" di ronde pertama pandemi. Dari pengamatan kami, beberapa UMKM yang dapat bertahan adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan dan memasuki ekosistem digital," ujar Diana Dewi.
Hal yang lebih menarik lagi, kata dia, ada sebanyak 93% masyarakat yang selalu mencari produk melalui mesin penelusur secara daring. Dengan potensi ini, saya yakin ekosistem digital Indonesia akan semakin berkembang dan dapat berkontribusi lebih besar bagi bangsa.
"Jadi, untuk membuat UMKM kita naik kelas, kita harus membimbigng mereka untuk go digital. Strategi ini juga paling mumpuni untuk membangkitkan kembali UMUM di masa pandemi dan mengembalikan UMKM sebagai tulang puggung perekonomian," katanya.
Sementara itu Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang turut hadir dalam webinar menyampaikan, DPRD DKI juga telah melakukan berbagai hal untuk membantu pengembangan UMKM DKI Jakarta. "Salah satu program itu adalah Jakwifi," katanya.
Selain itu, ada juga program Jakpreneur kolaboratif dengan menggandeng perusahaan swasta, startup dalam pengembangan ekonomi digital.
Kemudian, ada program bernama ‘Monas 25 Jakpreneur’ dan penyaluran kredit program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rekening Bank DKI guna memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. Pada periode September 2020, terdapat 153 UMKM yang akan tergabung dalam proses pengajuan kredit modal kerja dengan total penyaluran dana sebesar Rp 38,8 miliar.
Ia berharap pemerintah terus melakukan program yang berpihak kepada UMKM, salah satunya adalah akses terhadap lembaga keuangan. "Saat ini aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan masih rendah," katanya. (Des/RO/E-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Bank DKI turut meraih penghargaan pada ajang Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024 sebagai Outstanding Digital Transformation to Expand Banking Service Accessibility.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
LEWAT ajang JakOne Mobile Indonesia Open Class 2024, Bank DKI terus mendorong penerapan transaksi nontunai menggunakan layanan perbankan digital JakOne Mobile.
Bank DKI meraih penghargaan dari IDX Channel dalam kategori Penghargaan Khusus Sektor Keuangan dan Investasi pada IDX Channel Anugerah ESG 2024.
Bank DKI meresmikan Kebun Hidroponik di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cibubur, Jakarta Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved