Mendagri: PLBN Terpadu akan Terus Ditambah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan terus membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di wilayah perbatasan. PLBN Terpadu dibangun tak hanya sebagai pintu resmi perlintasan orang dan barang tapi juga pusat ekonomi.

"Kita akan data mana lagi yang diajukan ke Presiden untuk memperkuat perbatasan. PLBN oleh Bapak Presiden tidak ingin hanya sekadar pos lintas batas. Kawasan inti dikelola profesional dan kawasan pendukung menjadi pusat ekonomi yang menyuplai masyarakat dan kabupaten sekitar dan ekspor ke negara tetangga," kata Tito dalam acara Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di PLBN Aruk, Kalimantan Barat, Jumat (9/4).

Tito mengatakan PLBN Terpadu digagas agar kawasan perbatasan bisa memiliki sentra-sentra ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di PLBN Aruk, misalnya, BNPP kini mengoordinasikan berbagai program pembangunan antara lain sentra pengolahan komoditas lokal seperti lada, jeruk, kelapa, dan padi. Sejauh ini, tercatat ada tujuh PLBN Terpadu yang sudah beroperasi dan 11 lainnya dalam pembangunan.

Dia menambahkan PLBN Terpadu dibangun agar semua perlintasan orang maupun barang dilakukan dengan kontrol ketat. Sehingga, jalur-jalur ilegal diharapkan tidak ada lagi lantaran berisiko dari sisi keamanan.

"Semua perlintasan baik orang maupun barang itu dilakukan dengan terkontrol makanya dibentuk pos lintas batas resmi PLBN. Jadi jalan-jalan tikus diharapkan tidak ada lagi karena itu risiko keamanannya sangat tinggi," ucapnya.

Baca juga: Caketum Kadin Arsjad Rasjid Sebut 4 Sektor Unggulan Perlu Dijaga

Dalam pencanangan Gerbangdutas 2021 itu, Tito juga mengumumkan pemerintah mengalokasikan dana Rp8,7 triliun untuk pembangunan di 222 kecamatan kawasan perbatasan. Dia mengatakan kehadiran negara membangun kawasan perbatasan penting untuk menegakkan kedaulatan. Ditambahkannya, pemerintah juga masih menyelesaikan beberapa sengketa perbatasan.

"Di perbatasan Papua Nugini kita tidak memiliki sengketa tapi ada batas-batas yang belum jelas. Untuk Kalimantan ada beberapa yang segmen yang masih disengketakan dan ini secara bertahap kita tangani. Kemudian di Timor Leste juga ada beberapa titik. Itu tugas yang penting masalah kedaulatan negara kita," ucap Tito.

Menko Polhukam yang juga Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun daerah-daerah di kawasan perbatasan negara. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dinilai amat penting sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara.

Dalam mengelola wilayah perbatasan, kata Mahfud, Presiden Jokowi juga sudah mengonstruksikan agar mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

"Negara harus hadir dari pinggiran dan dari tempat-tempat yang terisolasi agar kesejahteraan masyarakat bisa merata ke seluruh wilayah. Sehingga kesatuan teritorial maupun kesatuan ideologi bangsa kita itu tidak terpecah," kata Mahfud.(OL-4)