Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, berbagai potensi kegiatan ekonomi pada pengembangan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Salah satunya ialah ditaksir dapat menyerap puluhan ribu nelayan.
Perkiraan itu didapat dari hasil hitungan pihaknya soal proyeksi adanya 55 industri pengolahan ikan dalam proyek tersebut.
"Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh disana. Lalu, penyerapan tenaga meliputi 20 ribu nelayan atau ABK (anak buah kapal), 500 petugas pelabuhan perikanan, 2 ribu pedagang ikan, 11 ribu pekerja industri perikanan," ungkap Trenggono dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (14/2).
Dia menjelaskan potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715 dan 718 di daerah Maluku belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019.
Jika digunakan 25% atau 579 ribu ton, KKP memproyeksikan perputaran ekonomi per hari mencapai Rp31 miliar.
Trenggono juga mengungkapkan keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana. Pembangunan ini dianggap penting untuk meminimalisasi impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.
Dia meyakini program tersebut akan membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku. Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.
“Presiden (Joko Widodo) ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru," pungkasnya. (OL-8)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kehadirannya adalah untuk membantu KPK dengan memberikan informasi terkait kasus yang terjadi antara 2017 dan 2018.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta kerja sama di PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hari ini, Jumat (26/7). Dia sudah memenuhi panggilan dan kini tengah diperiksa penyidik.
Harga layanan Starlink untuk sektor maritim cenderung tinggi.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa hasil sedimentasi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, namun ini juga akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan ekologi
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved