Harga Pangan masih Tinggi, Butuh Penanganan Cepat Pemerintah

HEAD of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menyarankan pemerintah untuk mewaspadai fluktuasi harga pangan yang berlangsung sejak akhir tahun lalu, terutama pada komoditas pokok.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan komoditas pangan di pasar untuk membuat harganya terjangkau, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data CIPS, data di Desember 2020 menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga di beberapa komoditas tertentu (mtm). Kenaikan terjadi pada komoditas beras. Sedangkan penurunan harga terjadi pada komoditas daging sapi, telur, dan bawang merah.

Dilansir dari data BPS, fluktuasi harga komoditas pada Desember 2020 menyebabkan inflasi pada bulan itu sebesar 0,45% (mtm). BPS juga menuturkan inflasi pada Januari ini utamanya disebabkan oleh kenaikan cabai merah yang menyumbang 0,12% dan telur ayam ras sebesar 0,06%.

"Kenaikan harga di beberapa komoditas ini dipicu oleh peningkatan jumlah permintaan yang disebabkan oleh Natal dan Tahun Baru. Sedangkan penurunan harga di beberapa komoditas lainnya disebabkan oleh masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi di akhir tahun," ujar Felippa dalam keterangannya, Rabu (20/1).

Harga daging sapi berada di posisi Rp143.985/kg, cukup stabil tinggi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru. Tingginya harga daging sapi juga turut menyumbang inflasi pada bulan Desember.

"Namun karena stok daging sapi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru dikatakan surplus sebanyak 131.000 ton sampai dengan akhir Desember berdasarkan perkiraan ketersediaan beras dan kebutuhan pangan pokok dan strategis nasional, tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga melonjak," kata Felippa.

Hampir serupa dengan daging sapi, harga telur masih cukup tinggi menjelang akhir Desember 2020, yakni mencapai Rp40.528rb/kg.

Salah satu hal yang disebut menyebabkan tingginya harga telur ini menurut Kementerian Pertanian (Kementan) dan Asosiasi Peternak Layer Nasional adalah karena adanya lonjakan permintaan konsumsi telur yang meningkat semenjak masa pandemi, hingga mencapai 4 kg per kapita.

Tingginya permintaan ini tidak dibarengi dengan pasokan telur yang cukup sehingga berdampak pada masih tingginya harga telur di pasaran.

Penurunan suplai tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan Kementan untuk membantu peternak yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen PKH No.09246T/SE/PK/230./F/08/2020 tentang Pengurangan DOC FS Melalui Cutting HE Umur 18 Hari, Penyesuaian Setting HE, dan Afkir Dini PS Tahun 2020.

Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam yang anjlok. Selain itu, tidak dipungkiri proses produksi juga terpengaruh oleh cuaca buruk. Harga pakan ternak pun naik sehingga turut mempengaruhi harga produksi telur.

Untuk harga beras mengalami peningkatan tipis dari Rp12.500/kg di November 2020 menjadi Rp12.587/kg pada Desember. Kenaikan sebesar 0,7% ini disebut BPS karena berkurangnya pasokan panen.

Bawang merah justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatat bahwa harga bawang merah pada bulan Desember Rp65.906/kg, turun 4,4% dibanding dengan harga di bulan November yang mencapai Rp68.966/kg.

Badan Ketahanan Pangan Kementan melaporkan bahwa turunnya harga bawang merah disebabkan karena adanya masa panen yang relatif serentak di sejumlah daerah penghasil bawang merah.

"Sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pergerakan harga sebagai salah satu indikator ketersediaan komoditas pangan di pasar. Harga yang terjangkau akan sangat membantu masyarakat, terutama di masa pandemi, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Upaya untuk terus meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri juga harus diupayakan terus menerus bersamaan dengan menjaga kelancaran rantai distribusi,” tegas Felippa.

Felippa mengingatkan, kenaikan harga beberapa komoditas pokok juga terjadi di awal tahun lalu dan di awal masa pandemi di Indonesia. Untuk menstabilkan harga, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sempat membebaskan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Dengan meniadakan RIPH, impor beberapa komoditas pangan diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan pasokan keduanya bisa segera memasok kebutuhan dan menstabilkan harga di pasar Indonesia.

Tidak hanya RIPH, Kemendag juga membebaskan importir dari kewajiban mengurus Surat Perizinan Impor (SPI). Langkah tersebut sangat relevan untuk mencegah tingginya harga akibat kelangkaan komoditas pangan. (E-2)