Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Rudy Mas’ud tak setuju soal rencana pemerintah yang menurunkan volume LPG tabung subsidi 3 kg menjadi 7 juta metrik ton (MT).
Sebelumnya, pada 29 Juni Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dan DPR sepakat volume LPG 3 kg untuk RAPBN 2021 sekitar 7,5 juta MT.
"Dampaknya pasti sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi orang miskin. Ini jadi pernyataan kami atas perubahan itu," kata Rudy dalam rapat kerja dengan ESDM di DPR RI, Jakarta, Selasa (2/9).
Masyarakat menengah ke bawah, katanya masih banyak yang menggunakan LPG bersubsidi. Rudy mengatakan, peningkatan volume LPG bersubsidi sangat penting dibanding subsidi bagi Pertalite.
"Subsidi Pertalite dialihkan saja ke subsidi LPG 3 kg. Ini permintaan rakyat Indonesia, wajib direalisasikan,” ucap Legislator dari Golkar itu.
Baca juga : Adian Napitupulu: Jangan Jadi Bangsa yang Gagap Saat Krisis
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainya Alex Noerdin juga keberatan dengan rencana Menteri ESDM Arifin Tasrif soal nota keuangan RAPBN 2021 yang menurunkan volume tabung LPG 3 kg tersebut. Ia menegaskan subsidi tersebut jangan dikurangi.
"Kembalikan lah kesepakatan kita di 29 Juni itu. Bukan dikurangi," tukasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu juga mempertanyakan kalau angka kemiskinan meningkat berdasarkan kalkulasi pemerintah, harusnya subsidi LPG 3 kg naik 10 persen.
"Saya tidak mengerti disituasi ini bahkan krisis tapi pemerintah tidak konsisten antara kalkulasi dan solusi. Kemiskinan naik, subsidi justru enggak ditambah," pungkas Adian. (OL-7)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pengumuman hasil inspeksi pengawasan terhadap Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta di Deli Serdang, Sumatra Utara
TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kg dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon.
Persiapan syukuran pernikahan di Dusun Pangligaran, Desa Medanglayang telah membuat suasana menjadi duka setelah tujuh orang saudara dan warga mengalami luka bakar.
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Penambahan penyaluran telah dilakukan bertahap selama masa Idul Adha. Stok BBM nasional rata-rata selama 20 hari dan elpiji rata-rata 17 hari.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa bagian Tengah (JBT) memastikan penyaluran BBM dan LPG di Kabupaten Batang lancar usai terjadi gempa bumi.
PT Pertamina International Shipping (PIS) memperkuat bisnis angkutan liquid petroleum gas (LPG) dengan menggandeng mitra perusahaan perkapalan berskala global terkemuka, B Shipping.
PEMERINTAH mengusulkan penambahan kuota dan alokasi anggaran subsidi energi tahun depan. Jika itu disetujui DPR RI, maka subsidi BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik akan mengalami kenaikan
Dua rumah milik satu keluarga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor saat sedang memasak.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembelian LGP 3 kg atau gas melon belum akan dibatasi jumlahnya meski harus menggunakan KTP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved