Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) tak bisa didorong untuk menekan potensi resesi tahun ini. Menurut Ekonom senior Faisal Basri, hal ini disebabkan jika BUMN didorong untuk melakukan hal di luar kapasitasnya akan memicu jatuhnya dunia usaha swasta.
“Saya takutnya justru kalau kita dorong BUMN melebihi normal itu akan crowding out dunia usaha swasta. Sehingga BUMN naik dan swasta turun lalu nettonya akan minus,” kata Faisal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, secara virtual, Senin (31/8).
Sehingga menurutnya, justru peranan BUMN yang melebihi proporsinya akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin anjlok. Karena BUMN ini akan melakukan aliansi strategis yang memicu hilangnya persaingan di dunia usaha.
Baca juga : BI: Uang Beredar Tumbuh Capai Rp6.567,7 triliun
“Yang akan dilakukan mereka melakukan aliansi strategis. Impor dilakukan oleh BUMN untuk Alat Pelindung Diri (APD) ini kan ke Tiongkok terus dia jual ke apotek dan rumah sakit di Indonesia. Sementara, usaha lain gak boleh impor kan ongkosnya naik buat rakyat. Buat BUMN untung tapi rakyatnya rugi. Ini yang Erick Thohir lakukan. Jadi tidak ada kompetisi sama sekali. Atas nama Sinergi BUMN,”kritiknya.
Atas dasar ini, menurut Faisal sebaiknya BUMN kembali ke khitahnya untuk memiliki peranan yang adil. Dengan begitu, baru akan mengalami peningkatan yang lebih natural. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan terjadi saat semua elemen bangsa berkolaborasi. Peran BUMN di sini sebagai katalisator dan pendorongnya.
“Kalaus sekarang Erick Thohir targetnya BUMN meningkat porsinya di dalam PDB itu bukan tujuan BUMN. Kan bukan untuk semakin besar perolehannya, bukan itu visinya. Tapi BUMN jadi ujung tombak sehinga PLN bisa keren listriknya, keren PGN dan Pertamina bisa jual gas dengan harga yang kompetitif,” pungkasnya. (OL-2)
Presiden Joko Widodo menyambut baik rilis Badan Psuat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2024. Menurutnya, angka 5,11% adalah hasil yang baik.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Optimisme juga didasari dari Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7%-5,5%.
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Inflasi Jepang melambat kurang dari yang diharapkan menjadi dua persen pada Januari. Ini mencapai target bank sentral.
EKONOM Poltak Hotradero mengatakan hampir setengah dari keranjang belanja masyarakat Indonesia adalah makanan dan bahan pangan. Jadi kalau harga bahan pangan naik, mengurangi daya beli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved