Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
REALISASI subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai Rp 1,5 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan subsidi bunga KUR sebesar Rp 35,2 triliun untuk 60 juta debitur.
“Ini berarti masih ada persoalan dari sisi perbankan atau lembaga keuangan, dalam komunikasi maupun proses pendaftaran untuk mendapatkan subsidi. Ini yang kita evaluasi,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam diskusi virtual, Selasa (11/8).
Masyarakat yang mendapatkan subsidi bunga KUR ialah debitur dengan pinjaman di bawah Rp 10 miliar. Ada dua mekanisme pemberian subsidi bunga KUR. Untuk debitur dengan pinjaman di bawah Rp 500 juta, subsidi bunga sebesar 6% pada tiga bulan pertama, kemudian 3% pada tiga bulan berikutnya.
Baca juga: Menkeu: Realisasi Dana PEN Lebih Cepat dengan Program Eksisting
Adapun debitur dengan pinjaman sebesar Rp 500 juta-Rp 10 miliar, mendapat subsidi bunga 3% pada tiga bulan pertama dan 3% pada 3 bulan berikutnya. Program subsidi bunga KUR diluncurkan sejak Maret lalu, sebagai respons pemerintah terhadap dampak pandemi covid-19.
Pemerintah turut meringankan beban pelaku usaha ultra mikro dan mikro saat pandemi. Dalam hal ini, mereka yang memiliki kredit dalam program Mekaar, UMi, koperasi, Pegadaian dan PT PMN. Kelompok usaha tersebut juga mendapat subsidi bunga kredit dari pemerintah.
“Yang pinjamannya Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Mereka ini mendapatkan subsidi bunga. Kita estimasi jumlah mereka, termasuk yang pinjam di koperasi, bisa mencapai 60 juta pelaku usaha,” pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Sementara itu, debitur yang menerima relaksasi penundaan pembayaran pokok selama enam bulan, nilainya mencapai Rp 285 triliun dengan outstanding sebesar Rp 1.600 triliun.
Baca juga: Diskon Tagihan Listrik Juga Menyasar Sektor UMKM
Di samping subsidi bunga dan penundaan pembayaran kredit, pemerintah berencana memberikan bantuan sosial sebagai kredit modal kerja bagi pelaku usaha kecil, mikro dan ultra mikro. Program yang menyasar 12 juta pelaku usaha itu memberikan dana sebesar Rp 2,4 juta per orang.
Pemerintah juga mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha kecil untuk diberikan kredit sebesar Rp 2 juta tanpa bunga. “Itu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum bankable,” imbuh Bendahar Negara.
Dukungan pemerintah pada sektor UMKM tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran yang disediakan pemerintah untuk sektor UMKM mencapai Rp 123,4 triliun.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Puluhan mitra agen dari perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia, Lion Parcel (PT Lion Express) diberangkatkan berlibur ke Jepang.
BNI berkomitmen untuk terus mempercepat penyaluran permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah.
Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik mengatakan perlu ada terobosan yang dilakukan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai target.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved