Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Kami sudah koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai bagaimana nanti bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan," kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas), via Webinar, Senin (8/6).
Jadi, lanjut Teten, seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya.
"Ini tidak boleh terjadi. Karena itu, saya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah ini betul-betul dijalankan perbankan," ujar Menkop dan UKM.
Menurut Teten, hal itu bukan hanya untuk perbankan saja, melainkan juga bagi lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi.
"Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita", ucap Teten.
Pasalnya, Teten mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkonsolidasi, sebab UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat, dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data," jelas Menkop dan UKM.
Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. "Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan," papar Teten.
Tapi, Teten meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati.
"Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain," jelasnya.
Meski begitu, Teten menyebutkan bahwa pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.
“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor," papar Teten.
Pihaknya juga bisa bekerja sama dengan Japnas dalam pemetaan untuk fase pemulihan ekonomi. "Saya memberikan apresiasi kepada Japnas yang sudah banyak melakukan upaya, sinergi, konsolidasi sesama pelaku usaha. Dan target pemerintah memang bagaimana bisa menambah jumlah pelaku usaha di Indonesia," pungkas Menkop dan UKM. (OL-09)
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Seminar dan Workshop Sabang Go Digital ini diikuti ratusan peserta pelaku UMKM dan pariwisata yang ada di sekitar Kota Sabang.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 15,5% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.
Program Mini Kopdar #BisaLebih Bermakna, sebuah ruang diskusi antara OrderOnline dan penggunanya.
IPO sendiri merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan oleh perusahaan melalui pasar modal, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya.
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah makanan seperti mendorong food bank melalui koperasi.
Para penerima kadeudeuh yang diberikan melalui Koperasi Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Karya Praja Sejahtera (KPS) merupakan putra/putri dari anggota Koperasi KPS.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Inkopsyah dianggap menjadi salah satu yang bisa membangun pasar sebagai penggerak perekonomian syariah.
Ketua Umum INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar), Yudianto Tri mendorong agar koperasi-koperasi pasar dapat mengelola aset bisnis yang ada di kawasan pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved