Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Rp36,19 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan realokasi dan refocusing  anggaran sebesar Rp36,19 triliun. Alokasi anggaran ini diperuntukkan menangani wabah virus korona atau covid-19.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, realokasi anggaran ini ada yang diberikan kepada Kementerian Keuangan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penanganan covid-19 sebesar Rp24,53 triliun. Sedangkan untuk anggaran refocusing sebanyak Rp1,66 triliun untuk pembangunan langsung berkaitan covid-19, dan Rp10 triliun untuk program padat karya.

“Dari total anggaran Rp120 triliun telah direalokasi dan refocusing sebesar Rp36,19 triliun,” ujarnya melalui konferensi secara virtual di Jakarta, Senin (13/4).

Adapun anggaran refocusing yang ditangani oleh Kementerian PUPR terdiri dari dua hal. Pertama, melaksanakan pembangunan langsung yang dibutuhkan untuk mengatasi covid-19 ini dengan total anggaran Rp1,66 triliun. Misalnya, mempersiapkan prasarana observasi di Pulau Galang sebesar Rp400 miliar, kemudian untuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, serta pembelian alat-alat pendukung lainnya.

Kemudian anggaran juga difokuskan untuk melaksanakan dan mempercepat padat karya tunai. Program ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa  melalui pemberian pekerjaan yang low technology tapi padat karya di pedesaan.

“Untuk kegiatan padat karya ini di Kementerian PUPR ada Rp10 triliun. Pertama untuk perbaikan irigasi kecil di 10 ribu lokasi dengan total anggaran Rp2,50 triliun dengan masing-masing lokasi Rp225 juta,” ungkapnya.

Menurut Basuki, program padat karya ini pada pekan awal April sudah dimulai. Seperti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Swakelola untuk melakukan peremajaan daerah perkotaan. Adapula program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Air Minum Berbasis Masyarakat yang dikerjakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Termasuk kita juga akan membeli karet-karet rakyat yang sedang turun harganya di pasaran. Kita juga akan beli rosin itu campuran untuk cat buat marka-marka jalan. Termasuk juga memelihara rutin jembatan sepanjang 496 km,” imbuh Basuki.

Nantinya masyarakat di pedesaan bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan melalui program padat karya ini. Misalnya, pembuatan irigasi kecil yang dilakukan menggunakan protokol kesehatan. Biasanya membutuhkan pekerja sebanyak 80 orang, nanti dilakukan hanya oleh 40 orang atau setengahnya. Para pekerja ini nantinya dibayar dengan upah mingguan.

“Ini dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di pedesaan ada yang tiap hari Kamis dan Minggu. Seperti di daerah Tegal dan Pekalongan itu tiap Kamis dibayar,” paparnya.

Adapun untuk mekanisme program padat karya ini dilakukan dengan merekrut pendamping di setiap lokasi program, kemudian melakukan sosialisasi program, barulah dilakukan pelaksanaan di lapangan. (E-3)