Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERSOALAN 20.000 ton beras Perum Bulog yang turun mutu dan terancam busuk mendapat perhatian Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas ihwal Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Rabu (4/11), Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera memperbaiki manajemen tata kelola beras.
"Saya minta dibenahi manajamemen pengelolaan cadangan beras penerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, stok beras yang menumpuk bepengaruh terhadap meningkatnya biaya perawatan serta berpotensi menurunkan kualitas beras yang ada.
Untuk itu, Kepala Negara meminta data produksi beras benar-benar riil dan terkonsolidasi. Data tersebut dapat menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan.
Baca juga : Pelepasan Stok Beras Bulog Bukan Berarti Dimusnahkan
"Sehingga kita memiliki pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan langkah-langkah koreksi perbaikan yang akan dilakukan," terang Jokowi.
Dia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memikirkan solusi untuk mengurangi penumpukan beras karena memacu biaya perawatan beras di gudang. Menurutnya, harus ada pola baru dalam menyelesaikan pengelolaan cadangan beras.
"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," jelasnya.
Di samping itu, Presiden juga menyinggung ihwal produksi beras yang tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Dalam distribusinya, beras Bulog masing-masing wilayah ada yang surplus dan defisit.
"Aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efesiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," kata dia.
Baca juga : Banyak Penugasan, Bulog Rawan Bangkrut
Seperti diketahui, Bulog meminta penggantian anggaran untuk mengolah atau memusnahkan 20.000 ton beras yang sudah mengendap di gudang Bulog selama lebih dari setahun.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton yang mengalami penurunan mutu tidak akan dimusnahkan seluruhnya.
Ia mengatakan beras sebanyak itu memang sudah tidak layak dikonsumsi manusia namun masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau bahan baku produksi ethanol. (OL-7)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved