Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSOALAN 20.000 ton beras Perum Bulog yang turun mutu dan terancam busuk mendapat perhatian Presiden Joko Widodo.
Dalam rapat terbatas ihwal Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Rabu (4/11), Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera memperbaiki manajemen tata kelola beras.
"Saya minta dibenahi manajamemen pengelolaan cadangan beras penerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11).
Menurutnya, stok beras yang menumpuk bepengaruh terhadap meningkatnya biaya perawatan serta berpotensi menurunkan kualitas beras yang ada.
Untuk itu, Kepala Negara meminta data produksi beras benar-benar riil dan terkonsolidasi. Data tersebut dapat menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan.
Baca juga : Pelepasan Stok Beras Bulog Bukan Berarti Dimusnahkan
"Sehingga kita memiliki pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan langkah-langkah koreksi perbaikan yang akan dilakukan," terang Jokowi.
Dia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memikirkan solusi untuk mengurangi penumpukan beras karena memacu biaya perawatan beras di gudang. Menurutnya, harus ada pola baru dalam menyelesaikan pengelolaan cadangan beras.
"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," jelasnya.
Di samping itu, Presiden juga menyinggung ihwal produksi beras yang tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Dalam distribusinya, beras Bulog masing-masing wilayah ada yang surplus dan defisit.
"Aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efesiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," kata dia.
Baca juga : Banyak Penugasan, Bulog Rawan Bangkrut
Seperti diketahui, Bulog meminta penggantian anggaran untuk mengolah atau memusnahkan 20.000 ton beras yang sudah mengendap di gudang Bulog selama lebih dari setahun.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 20.000 ton yang mengalami penurunan mutu tidak akan dimusnahkan seluruhnya.
Ia mengatakan beras sebanyak itu memang sudah tidak layak dikonsumsi manusia namun masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak atau bahan baku produksi ethanol. (OL-7)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved