Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGUMUMAN data luas baku sawah terbaru mengalami penundaan. Semula, rencananya akan dirilis pada 1 Desember 2019. Namun, ternyata pemutakhiran data diperkirakan baru akan selesai pada 4 Desember.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) meminta waktu validasi sampai 4 Desember. Jadi, 4 Desember ini terakhir. Pengumuman mungkin setelah tanggal 4," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (2/12).
Saat ini, ia menyebut Kementerian ATR tengah mengevaluasi data lahan yang diluncurkan tahun lalu dengan mencocokkan data yang dimiliki Kementerian Pertanian dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penyempurnaan data luas baku sawah menjadi prioritas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam 100 hari kerja pertama. Selama ini, luasan sawah selalu menjadi perdebatan karena setiap instansi terkait memiliki data yang berbeda-beda.
Baca juga: Beda data dengan BPS, Kementan Cek Ulang Luas Sawah
Dengan kondisi tersebut, Syahrul menilai pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat. Pasalnya, data luas sawah sangat berkaitan erat dengan penghitungan produksi padi yang akhirnya menentukan terhadap kebijakan ekspor dan impor beras.
Sebelumnya, pada 2018, BPS bersama Kementerian ATR dan BIG telah mengeluarkan data luas baku sawah dengan menggunakan metode terbaru yakni kerangka sampel area (KSA) dengan memanfaatkan citra satelit. Sebelumnya, penghitungan luas sawah hanya mengandalkan pandangan mata di lapangan.
Dari pemutakhiran itu, luas baku sawah di Indonesia tercatat hanya 7,1 juta hektare (ha), turun dari luas lahan yang dirilis pada 2013 yang mencapai 7,7 juta ha.(OL-5)
Badan Pangan Nasional menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat teknologi informasi penyatuan data pangan, mulai dari varietas hingga harga komoditas.
LUAS areal persawahan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terus berkurang.
LUAS areal persawahan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, terus berkurang. Dari 9.750 hektare pada 2021, kini tercatat hanya mencapai 5.553 hektare.
BPS DIY mencatat, luas panen padi pada 2020 mengalami penurunan dibanding 2019. Jika luas panen pada 2020 hanya sebesar 110,55 ribu hektar, luas panen pada 2019 mencapai 111,48 ribu hektar.
Panen dini pada tanaman padi yang belum 100% menguning itu dilakukan karena khawatir tanaman padi mengalami gagal panen dan semakin merugikan mereka.
Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara akan melaporkan kerugian petani akibat banjir yang melanda lebih dua pekan tersebut kepada Pemerintah Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved