Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berharap program sertifikasi tenaga kerja bangunan dapat segera selesai.
Pasalnya, sejak program sertifikasi itu dicanangkan pada 2015, masih sedikit tukang bangunan yang mendaftarkan diri untuk mendapat sertifikasi pemerintah. Dari 8,3 juta tukang bangunan yang tercatat di Kementerian PU-Pera, baru 50 ribu orang yang tesertifikasi.
"Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia itu krusial. Tukang di lapangan sangat menentukan kualitas bangunan. Maka itu, semua tukang seharusnya memiliki bekal yang baik melalui pelatihan dan mendapat sertifikat," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono melalui keterangan resminya, kemarin.
Selain bertujuan mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, program sertifikasi itu juga akan memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan.
Karena itu, secara bertahap, Kementerian PU-Pera akan melaksanakan program sertifikasi terhadap 500 ribu tenaga kerja bangunan per tahun. Selama 2015-2018, pemerintah hanya mampu menyertifikasi 50 ribu tenaga kerja.
Ketua Harian Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) Cecep Saefullah menyambut baik rencana pemerintah yang hendak mendorong percepatan sertifikasi itu.
Saat ini, Perkasa juga sudah memiliki dua platform daring, yaitu www.tukangbangunan.or.id dan www.tukangharian.id, yang menjadi wadah bagi para anggotanya di seluruh Indonesia. Platform tersebut digunakan sebagai database sekaligus untuk mempermudah tukang mendapatkan pekerjaan. (Pra/E-2)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved