Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengantongi pagu anggaran 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Angka tersebut lebih besar dari pagu indikatif yang ditetapkan Rp103,87 triliun.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air menjadi unit organisasi yang mendapat alokasi terbesar yakni mencapai Rp43,97 triliun.
"Dana tersebut akan digunakan untuk membangun bendungan, embung, irigasi, rawa, air tanah, air baku, operasi dan pemeliharaan serta pengendalian lumpur Sidoarjo," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8).
Unit organisasi penerima anggaran terbesar kedua adalah Ditjen Bina Marga dengan total Rp42,95 triliun.
Baca juga: PU-Pera Minta FLPP Jadi 100 Ribu Unit
Dengan dana itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalan nasional seperti Trans-Papua, Selatan-Selatan Jawa, Lingkar Utara Brebes, Kuta Mandalika serta perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua.
Selain jalan nasional, ada juga pembangunan jalan bebas hambatan yang akan menggunakan APBN yakni jalan tol Cisumdawu dan Serang-Panimbang.
Ditjen Cipta Karya menjadi penerima anggaran terbesar ketiga dengan jumlah Rp22 triliun yang akan digunakan untuk membangun sistem penyediaan air minum, sanitasi, tata kawasan permukiman dan sarana olah raga serta pasar.(OL-5)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved