Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk periode 2019, per 8 Juli, tercatat baru sebesar 26,18% dari total alokasi yang diberikan yakni Rp117,81 triliun.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengakui kinerja tersebut terhitung cukup lambat. Bahkan, angka itu berada di bawah rata-rata serapan nasional yang mencapai 40%.
Ia pun membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan serapan Kementerian PU-Pera mengalami keterlambatan di tahun ini. Pertama adalah reorganisasi. Tidak hanya di pusat, hal tersebut juga dilakukan di tingkat daerah.
Ia mengatakan saat ini tengah dibentuk balai-balai keciptakaryaan sehingga proses penyerapan menjadi sedikit terlambat.
Kegiatan pemilu dan libur hari raya yang cukup panjang juga menjadi faktor lain yang membuat kinerja penggunaan anggaran tidak maksimal.
Baca juga: Kemen PUPR Serahkan Bantuan 395 Unit Rumah di Tabanan
Kendati demikian, Basuki optimistis target serapan 92,75% bisa tercapai pada akhir tahun ini.
"Semester kedua ini tinggal percepatan karena sebagian paket pengerjaan sudah dilelang," ujar Basuki melalui keterangan resmi, Rabu (10/7).
Per 9 Juli 2019, sebanyak 4.304 paket atau 67,5% dari jumlah paket yang dilelang, dengan nilai Rp39,40 triliun, sudah terkontrak.
Sementara, sebanyak 1.764 paket atau 27,60% paket yang dilelang senilai Rp20,40 triliun masih dalam proses lelang. Jumlah paket yang belum dilelang tersisa 313 paket atau 4,90% senilai Rp6,60 triliun.(OL-5)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved