Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SUBSIDI gas elpiji 3 kilogram (kg) kembali berpotensi melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kementerian Keuangan mencatat pada 2017, kuota elpiji 3 kg bersubsidi ditetapkan 6,2 juta ton namun realisasinya sepanjang tahun mencapai 6,31 juta ton.
Begitu pula pada 2018, kuota ditetapkan 6,45 juta ton tetapi realisasi akhir mencapai 6,53 juta ton.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan hal itu terjadi karena selama ini elpiji 3 kg diperdagangkan secara bebas. Artinya, komoditas yang semestinya hanya dikonsumsi masyarakat tidak mampu, juga bisa dinikmati golongan menengah dan kaya.
"Itu bisa dibeli oleh golongan masyarakat manapun. Bahkan, kelompok kaya yang jumlahnya 10% pun masih bisa beli tabung elpiji 3 kg. Ini yang kadang-kadang kita sebut bocor, artinya dinikmati bukan oleh yang berhak," ujar Suahasil di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6).
Baca juga: Tidak Ada Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mematangkan skema pendistribusian secara tertutup di beberapa daerah. Dengan skema itu, hanya masyarakat tidak mampu saja yang dapat mengakses elpiji 3 kg.
Kementerian ESDM sedianya menargetkan implementasi distribusi tertutup elpiji 3 kilogram dapat dimulai pada 2020 mendatang. Namun, saat ini uji coba bertahap telah dilakukan di beberapa daerah.(OL-5)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved