Jokowi: Dua Tantangan ke depan, Keterbukaan dan Kompetisi

PRESIDEN Joko Widodo menilai pemerintah harus bisa menyesuaikan diri terhadap menghadapi sejumlah tantangan perekonomian global.

Warga Luar Batang Minta Dikumpulkan di Satu Rusun

WARGA Luar Batang merasa tidak keberatan dengan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun warga meminta agar mereka dikumpulkan dalam sebuah rumah susun.

Jokowi Minta Tarif Transportasi Turun Seiring Penurunan Harga BBM

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada April mendatang.

Hakim Tolak Praperadilan Penghentian Penyidikan Sumber Waras

HAKIM Tunggal Tursina Aftianti menolak permohonan praperadilan Masyarakt Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penghentian penyidikan kasus korupsi Sumber Waras yang diduga melibatkan Guberniur DKI Jakarta.

Abu Sayyaf, Gerakan Fundamental yang Profit Making

ABU SAYYAF mengarah pada operasi militer yang cenderung bergaya profit making.

UNESCO Akui Keberhasilan Promosi Pendidikan Pembangunan Keberlanjutan

PRESTASI pendidikan di Indonesia kembali diakui dunia dengan meraih Penghargaan UNESCO-Japan Prize 2015 bidang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Education for Sustainable Development (ESD).

Hildiktipari Berkomitmen Dukung Pemerintah Majukan Pariwisata

KALANGAN perguruan tinggi yang bergerak di bidang pariwisata berkomitmen menyukseskan program pemerintah memajukan pariwisata di Tanah Air.

Listrik 35 Ribu MW belum Cukup

PEMERINTAHh membuat program pengadaan listrik 35 ribu megawatt (MW) untuk lima tahun (2014-2019). Tapi itu masih dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan pasokan listrik.

Daftar Pemillih Tambahan Dihapus, KPU Siapkan Surat Suara Cadangan

RENCANA Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus Daftar Pemilihan Tetap Tambahan (DPTB) harus diimbangi dengan keakurasian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik

Pelaku Tipiring, tidak lagi Dijatuhi Hukuman Penjara

PELAKU tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta kini dibebaskan dari ancaman hukuman penjara.

Soal Gedung DPR, Istana: Masih Moratorium

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah masih menjalankan program moratorium pembangunan gedung baru.

Pemerintah Luncurkan 4 Poin Kebijakan Ekonomi Jilid XI

PEMERINTAH kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XI yang disusun untuk menciptakan iklim dunia usaha semakin kondusif, baik untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri menengah, maupun industri besar.

Menteri Susi: Banyak UPI tidak Dioperasikan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai banyak unit pengolahan ikan (UPI) dibangun tapi tidak digunakan.

Presiden Kejar Pengemplang Pajak

PRESIDEN Jokowi memberikan arahan untuk seluruh pimpinan kanwil di seluruh Indonesia agar target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Kembalikan Berkas Jessica, Kejati Minta Penyidik Lengkapi Alat Bukti

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan berkas kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso belum lengkap. Kejati mengembalikan berkas tersebut ke penyidik Polda Metro Jaya.

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Kondensat

PELIMPAHAN berkas perkara itu untuk ketiga kalinya dan dilakukan setelah memenuhi petunjuk kejaksaan.

Manfaatkan Momentum Fiskal untuk Genjot Penerimaan

DENGAN ditundanya pengesahan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty), membuat pemerintah harus putar otak mencari jalan lain menambah penerimaan negara.

Konflik Golkar, SK Baru tak Perlu Rekomendasi Mahkamah Partai

PUTUSAN MA sudah cukup untuk pengeluaran SK baru secara otomatis.

Paket Kebijakan Ekonomi XI Diumumkan Besok

MENTERI Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomo ke-XI.

Seleksi Hakim Agung Harus Sesuai Kebutuhan

PENELITI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH Universitas Indonesia Dio Ashar Wicaksana mengingatkan Komisi Yudisial (KY) agar melakukan penyeleksian calon hakim agung (CHA) berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kuota.

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?

Demokrasi di PTN Tinggal Teori