Teknologi Asing belum Tentu Cocok

KENDATI inovasi yang dihasilkan BPPT tergolong banyak, para pelaku industri di Indonesia cenderung menggunakan teknologi asing.

Padahal, kata Kepala BPPT Unggul Priyanto menjelang HUT ke-38 BPPT, di Jakarta, Jumat (19/8), belum tentu teknologi tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia.

Karena itu, dia meminta dukungan politik dan kebijakan, agar hasil inovasi serta layanan teknologi BPPT yang disertai fasilitas lengkap dapat dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan Indonesia.

Menurut Unggul, tantangan mendasar kegiatan pengembangan teknologi di Indonesia adalah sangat kecilnya anggaran riset pemerintah.

Selain itu, belum ada ada kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong kolaborasi riset dengan akademi, industri, dan pemerintah.

Dan, tambah Unggul, belum ada apresiasi yang memadai kepada peneliti dan perekayasa yang mengembangkan teknologi.

Berkenaan dengan rendahnya anggaran, Unggul juga mengamini keluhan koleganya tersebut.

Dia mencontohkan BPPT terkena pemotongan anggaran hingga hampir Rp170 miliar.

Dengan demikian total anggaran BPPT pada 2016 menjadi Rp900 miliar, dengan Rp600 miliar untuk membayar gaji pegawai dan sisa Rp300 miliar untuk pengkajian teknologi.

"Akibatnya banyak program yang sudah berjalan putus di tengah jalan. Misalnya pembenihan ikan target dua titik hanya satu titik," keluh Unggul.

Guna menutup kekurangan itu, BPPT terus mendorong penerimaan negara nonpajak (PNBP), badan layanan umum dan royalti bagi peneliti, dan akses dana riset dari luar.

Pada 2015 lalu, PNBP yang diperoleh BPPT mencapai lebih dari Rp140 miliar.

Dari beberapa inovasi yang sudah diproduksi massal, peneliti juga telah mengantongi royalti.

Misalnya dari garam farmasi, BPPT mendapat 1%-3% dari nilai produknya.

Dalam menanggapi hal itu, anggota DPR Komisi VII, Satya Widya Yudha mengungkapkan, peran BPPT dalam pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.

Inisiasi inovasi dengan kekhususan seperti maritim, pertanian, di sejumlah wilayah Indonesia oleh BPPT perlu didorong.

Ia berpandangan, pemotongan anggaran haruslah mengacu pada kajian mendalam dan perlu dilaporkan ke DPR.

Penghematan anggaran bukan untuk pengurangan pada lembaga dan kinerja yang berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. (H-2)