Masih Berstatus Terhukum, Djohar Diusir dari Kongres PSSI

MANTAN Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin terpaksa tereliminasi dari kursi pencalonan Ketum induk organisasi sepak bola Indonesia itu untuk periode 2016-2020. Ia diusir dari Kongres Pemilihan akibat pembatalan pemutihan orang-orang dan klub yang terkena sanksi PSSI.

Pada kongres yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/11), sebanyak 84 dari total 107 pemegang suara yang hadir tidak menyetujui adanya agenda pemulihan para terhukum.

Konsekuensinya, mereka tidak berhak berada di kongres dan harus meninggalkan arena. Djohar pun merasa keputusan tersebut tidak adil dan dilatarbelakangi dendam.

"Saya lihat adanya indikasi dendam dan upaya yang tidak baik. Karena pertama, sebetulnya saya sudah dipulihkan pada Kongres PSSI 3 Agustus 2016 lalu sehingga sebetulnya tak perlu dibangkitkan lagi. Sekarang saya tidak tahu salah saya dimana karena pada Juni itu, saya mencoba mendekatkan pemerintah untuk menyelamatkan PSSI," ujarnya pascapengusiran.

Sebelumnya, Djohar terkena sanksi larangan berkecimpung dalam aktivitas sepak bola nasional seumur hidup oleh Komite Disiplin PSSI. Hukuman itu akibat dirinya memenuhi panggilan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait kasus pembekuan PSSI dalam pertemuan Juli 2015 lalu dengan mengatasnamakan federasi strata tertinggi Tanah Air tersebut.

Selain itu, Djohar juga dianggap memalsukan tanda tangan dan mengirimkan surat ke FIFA yang mengklaim dirinya masih menjabat sebagai Ketum PSSI yang sah pada 2015 lalu. Padahal, saat itu Kongres Pemilihan secra sah menetapkan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketum PSSI periode 2015-2019.

Selain Djohar, terdapat lima orang lainnya yang tidak mendapat pemulihan sanksi, yaitu Bob Hippy, Widodo Santoso, Farid Rahman, dan Tuti Gau, serta Sihar Sitorus. Adapun dua klub yang statusnya juga tidak diputihkan yakni Persema Malang dan Persibo Bojonegoro.

Namun, kendati merasa tidak diperlakukan secara adil, Djohar tetap menghormati putusan para pemilik hak suara.

"Saya tidak akan mempersoalkan hal ini karena saya berharap kongres berjalan sukses. Sekarang saya hanya akan melanjutkan kegiatan saya untuk terus membina usia muda," tandasnya.

Selain pembatalan pemutihan sanksi perorangan dan klub tersebut, para pemilih hak suara juga memutuskan membatalkan agenda pemulihan status empat klub lain. Keempat klub tersebut ialah Persebaya 1927, Persewangi Banyuwangi, Arema Indonesia, dan Lampung FC.

Sebanyak 84 pemilik suara pun sepakat agar persoalan pemulihan status Persebaya dan klub lain dibahas dalam kepengurusan PSSI selanjutnya yang baru akan disinggung dalam Kongres Tahunan PSSI yang akan datang. Alhasil, mereka juga harus terusir dari kongres kali ini.

Direktur Pengembangan Usaha dan Bisnis Persebaya 1927, Kardi Suwito, pun mengaku kecewa karena hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka.

"Padahal, kita ingin disahkannya sekarang agar statusnya jelas dan bisa ikut kompetisi. Kita tetap tuntut pengesahan Persebaya untuk ikut tahun depan. Saat ini keputusan diserahkan ke voter padahal penentuan sidang harusnya sudah ketok palsu," ujarnya.

Selain itu, Kardi mengungkapkan, dalam kongres tersebut ada pihak yang menggunakan nama dan hak suara Persebaya, yaitu Bhayangkara FC. Kardi pun mengungkapkan, Persebaya 1927 berniat untuk menuntut klub tersebut melalui jalur hukum.

"Saya akan tuntut yang pakai nama Persebaya saya akan lihat dulu bagaimana kop mandat mereka jika mereka pakai nama kami maka akan kami tuntut secara hukum. Karena secara hukum dari kementerian hukum dan ham kami yang menggunakaan nama Persebaya," pungkasnya. (OL-4)