PSSI Klaim Dapatkan Izin Kepolisian untuk Kongres Makassar

IZIN keramaian dari kepolisian menjadi ganjalan terbesar bagi PSSI untuk melancarkan proses penyelenggaraan Kongres Tahunan Pemilihan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 17 Oktober 2016 mendatang.

Namun, PSSI melalui Sekretaris Jenderal Azwan Karim mengklaim telah mendapatkan izin tersebut. Namun, izin itu bukan dari Mabes Polri, melainkan dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

"Kami sudah dapatkan izin dari Polres Makassar dan terus berkomunikasi dengan Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga)," tutur Azwan saat ditemui di kantornya, Selasa (11/10).

Namun, izin dari Polrestabes Makassar tentu tidak dapat menjadi jaminan yang kuat. Pasalnya, Deputi IV bidang Prestasi Peningkatan Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto meyakinkan jika Mabes Polri hanya akan mengeluarkan izin sesuai dengan permintaan Kemenpora.

Dalam hal ini, maka hanya Kota Yogyakarta yang diberikan izin keramaian untuk menggelar Kongres Tahunan Pemilihan.

Lebih lanjut, Azwan menjelaskan sikap 'kepala batu' PSSI yang hanya menginginkan menggelar kongres di Makassar bukanlah adanya agenda tersembunyi untuk mengamankan salah satu calon. Melainkan, sekadar untuk tidak kembali melanggar statuta lagi setelah terbebas dari sanksi FIFA.

Terlebih jika pemindahan lokasi kongres dilakukan, butuh setidaknya delapan pekan lagi bagi pihaknya menyiapkannya sesuai dengan Pasal 28 Ayat 2 Statuta PSSI.

"PSSI sudah mengakomodasi semua yang diinginkan pihak-pihak itu, mau kongres pemilihan lebih cepat kami juga terpenuhi. Kalau kemudian ingin pindahkan nanti harus menunggu delapan minggu lagi. Kita ini tidak ingin bertentangan dengan pemerintah, hanya menjalankan statuta," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tono Suratman menyarankan PSSI untuk mengikuti saran pemerintah menggelar kongres di Yogyakarta. Ia beralasan besar kecil pengaruhnya, pemerintah tetaplah memiliki pengaruh untuk pengembangan PSSI masa depan.

"Karena bagaimana pun juga pemerintah adalah bagian yang mengatur regulasi. Yang penting pemerintah tidak intervensi. Saran yang diinginkan pemerintah merupakan saran yang harus dipertimbangkan," sebut Tono di Jakarta, Selasa. (OL-4)