Kemenpora tidak Mau Campuri KLB PSSI

PASCAPENCABUTAN sanksi pembekuan PSSI pada Mei lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan tidak akan lagi ikut campur dalam urusan dapur PSSI. Hal itu dilakukan agar Indonesia tidak kembali diskors FIFA.

Sebelumnya, sanksi Kemenpora yang ditujukan kepada PSSI pada 17 April 2015 silam berujung dikucilkannya Indonesia dari sepak bola internasional selama sekitar satu tahun. "Kami tidak ingin ikut campur karena itu murni urusan PSSI. Kami belum ada update soal itu (KLB)," ujar Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Gatot S Dewa Broto, kemarin.

Pada perkembangan terakhir terkait dengan KLB, FIFA telah mengirimkan surat kepada PSSI dan Kelompok 85 yang berisi enam agenda utama pada penyelenggaran kongres luar biasa (KLB) pertama, 3 Agustus mendatang. Namun, surat itu dinilai bias oleh Kelompok 85 karena tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan yang digelar antara delegasi FIFA-AFC, PSSI, dan K-85, pada 21 Juni lalu.

Yang menjadi pokok persoalan ialah poin 2 dan 3 dalam surat notifikasi FIFA itu. Pada poin kedua, FIFA menyebutkan apakah KLB hanya bertujuan memilih seluruh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI atau hanya memilih dua anggota Exco yang mengundurkan diri dan satu ketua umum. Padahal, dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pemilihan dilakukan untuk seluruh anggota Exco PSSI. Sementara itu, di pasal ketiga, FIFA tidak menyebutkan kong­res yang kedua untuk pemilihan, bukan KLB, melainkan hanya pemilihan biasa.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Azwan Ka­rim, hal itu tidak seharusnya diperdebatkan karena segala keputusan akan diambil dalam KLB pertama, 3 Agustus mendatang. Untuk poin ketiga, Azwan berujar tidak masalah KLB atau kongres biasa karena yang terpenting pemilihan berjalan lancar.

Namun, pernyataan Azwan tidak sepenuhnya dapat diterima Kelompok 85. Sekretaris Kelompok 85, Budiman Dalimunthe, berujar pemilihan Exco harus dilakukan dalam tataran KLB, bukan hanya kongres tahunan biasa. (Sat/R-2)