Soal KLB, PSSI akan Bentuk Tim Independen

PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak menutup kemungkinan diadakannya kongres luar biasa (KLB). Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan, PSSI sebagai miniatur demokrasi menghormati keputusan anggota apabila ingin menggelar KLB.

Namun, Aristo mengungkapkan, sesuai Statuta PSSI Pasal 30 Ayat 2, KLB bisa digelar jika 2/3 anggota pemilik suara menginginkannya, yang terdiri atas 108 pemilik suara dan 50% plus 1 dari total 777 angggota PSSI.

"Ketika itu keinginan murni anggota, maka siapa pun nggak bisa menahannya dan itu adalah sebuah keniscayaan. Karena PSSI bukan milik siapa-siapa. Kita memegang mandat dari anggota sehingga apabila anggota meminta kita ditarik itu bisa saja ada," ujar Aristo.

Beberapa waktu lalu, sebanyak 85 perwakilan klub dan asosiasi provinsi mendatangi PSSI dengan membawa surat permohonan pengajuan KLB. Namun, baru-baru ini tersiar kabar terdapat klub yang mulai meninggalkan Kelompok 85 tersebut, seperti Asosiasi Provinsi Maluku Utara, Surabaya, dan klub profesional Pusamania Borneo FC.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, PSSI pun berencana membentuk tim independen untuk memverifikasi klub-klub dan asosiasi provinsi yang memang berniat menggelar KLB. Anggota komite independen pun akan diumumkan saat kongres tahunan PSSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, 1 Juni mendatang.

"Kemarin memang sudah ada pengajuan tertulis dari 85 anggota cuma kita harus verifikasi lagi karena belum-belum ada asprov dan klub yang keluar. Nah, yang lain juga kita harus verifikasi ini memang keinginan pribadi atau institusi karena jangan sampai ada yang memboncengi. Karena itu, nanti akan dibentuk komite independen," lanjutnya.

Aristo pun melanjutkan, setelah verifikasi, permintaan KLB akan diproses empat minggu kemudian dan komite eksekutif harus menentukan tempat dan tanggal kongres. Jika tidak, anggota bisa mengadakannya dengan bantuan dari Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Menanggapi hal tersebut, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S Dewabroto pun meminta PSSI untuk mendengarkan suara-suara para voter. Apabila PSSI berniat memverifikasi klub, semua harus dilakukan secara transparan.

"Kalau banyak yang mendorong KLB, PSSI harus mempertimbangkannya karena selama ini mereka selalu mengabaikan suara keluhan dari masyarakat. Kalau memang ada desakan voter, maka berikanlah. PSSI punya tata cara untuk memverifikasi klub, sesuai urgensi mereka. Hanya saja pesan kami apa pun bentuknya PSSI harus betul-betul melakukannya secara transparan, bukan balas dendam," pungkasnya.

Menuruti permintaan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gatot pun berharap PSSI bisa konsisten. Pasalnya, masyarakat saat ini sudah kritis dan bisa menilai tindakan yang diambil oleh PSSI.

Di sisi lain, setelah pencabutan sanksi pembekuan oleh Menpora Imam pada Senin (10/5) lalu, pesepakbolaan Indonesia kembali mendapat kabar baik berupa dicabutnya sanksi FIFA pada Jum'at (13/5) lalu. Kendati sudah mencabut SK Pembekuan, pemerintah memastikan akan selalu mengawal reformasi sepak bola Indonesia.

"Di depan kami pekerjaan rumah sudah banyak sekali karena publik pasti akan menunggu apa sih kegunaan pencabutan pembekuan Kemenpora dan FIFA. Karena itu, Kami komit untuk membina hubungan yang lebih baik dengan PSSI. Bila perlu, kami akan mendatangi PSSI," pungkasnya. (Rul/OL-5)