Menpora Desak PSSI Penuhi Konsistensi

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah menepati janjinya untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI sebelum Kongres Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berlangsung pada 12-13 Mei. Kini, giliran Imam menagih janji pemegang otoritas tertinggi sepak bola nasional tersebut untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mereformasi tata kelola sepak bola di Tanah Air.

Apabila, PSSI tidak menepati janjinya, Menpora menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi baru kepada organisasi pimpinan La Nyalla Mattalliti yang kini masih buron dari kasus hukumnya tersebut.

"Pembekuan (Selasa, 10/5) kemarin harus menjadi pelajaran penting. Bahwa pemerintah ingin membantu dunia olahraga, khususnya sepak bola dengan baik. Maka kalau suatu saat ada inkonsistensi, maka pemerintah sudah berpengalaman kok," pungkas Imam kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (12/5).

Menpora mengungkapkan, terdapat 85 dari sekitar 107 pemegang hak suara dalam sistem keanggotaan PSSI yang terdiri atas klub dan juga asosiasi provinsi yang merupakan anggota PSSI pemilik suara yang menuntut KLB. Namun, akhir-akhir ini beredar kabar beberapa klub menarik dukungan dari penyelenggaraan KLB.

Imam pun mengaku masih menjaga kepercayaan kepada para pemilik suara untuk memenuhi janji mereka.

"Kita nggak berandai-anda karena sekarang kita berada dalam posisi menjaga kepercayaan ini supaya tidak pudar. Pemerintah percaya pada FIFA, AFC, PSSI, dan pemilik suara, masyarakat bola dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa semua ingin melakukan perubahan," ungkapnya.

"Kita akan lihat nanti dalam perkembangannya. Karena selalu saya katakan kita tidak boleh berhenti untuk mengawal perubahan ini. Karena bisa jadi nanti, kalau seandainya ada satu pihak yang ingin konsisten dengan kepercayaan ini kan bisa ada sesuatu yang tidak baik," lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Dukungan diselenggarakannya KLB juga diungkapkan Direktur Operasional dan Manajer Arema Indonesia, Harris Fambudy. Merasa klubnya diperlakukan tidak adil dengan disingkirkan dari jajaran klub profesional Liga Super Indonesia, Harris pun menginginkan kepengurusan PSSI bisa dirombak total.

"Kalau sudah dibekukan itu otomatis KLB karena pasti ada yang nggak benar. Kalau bisa struktur organisasi PSSI di-install ulang alias diubah semuanya, tidak hanya ketuanya saja. Karena itu, komite normalisasi juga harus dipilih orang-orang yang netral," pungkas Harris.

Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Djamal Azis mengungkapkan, PSSI tidak anti dengan KLB. Saat ini, PSSI pun tengah menunggu hasil Kongres FIFA yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan dan Sekretaris Jenderal Azwan Karim.

"Jangan sampai saya mengatakan anti KLB karena kita tidak anti. Kalau toh itu prosesnya ada silahkan tetapi tetap sesuai dengan statuta. Kita sekarang Exco (komisi eksekutif) yang ada di dalam negeri sedang melakukan konsolidasi, sambil menunggu surat yang dibawa Pak Hinca dari Kongres, untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depannya," jelasnya. (Rul/OL-5)