PSSI Buka Peluang KLB

ANGGOTA Komite Eksekutif (Komeks) PSSI Toni Apriliani secara tersirat membuka peluang untuk menggelar kongres luar biasa (KLB).

Syaratnya, PSSI diberi pemberitahuan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM soal status hukum Ketua Umum La Nyalla Mattalitti.

Menurutnya hingga saat ini, PSSI belum memiliki alasan kuat untuk melengserkan posisi La Nyalla.

Pasalnya, mereka hanya mengetahui perkembangan kasus pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Jawa Timur itu lewat media massa.

"Itu kan baru pemberitaan, katakanlah Pak Nyalla sebagai buron atau sudah dicabut paspornya. Kita kan belum terima surat dari kepolisian atau keimigrasian. Jadi dasarnya kita mau berbuat dari mana? Jika komeks mengadakan rapat darurat, dasarnya apa? Hanya pemberitaan koran? Kan tidak," ungkap Toni di Jakarta, kemarin.

Kemarin, Imigrasi Republik Indonesia telah mencabut paspor La Nyalla secara resmi.

Dengan kata lain, orang nomor satu di PSSI itu kini tidak bisa lagi melakukan perjalanan lintas negara.

Meskipun demikian, Toni dan 13 anggota komeks lainnya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran La Nyalla saat ini.

Pasalnya, tanpa adanya sosok yang menjabat Wakil Ketum PSSI di periode sebelumnya itu pun, roda organisasi tetap berjalan.

"Di luar Pak Nyalla kan masih ada 14 anggota komeks lagi," imbuhnya.

Harga mati

Di tempat terpisah, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendesak PSSI agar segera mengganti La Nyalla Mattalitti.

Menurut Menpora Imam Nahrawi, pernyataan yang dikeluarkan pihak imigrasi itu merupakan harga mati untuk melengserkan La Nyalla lewat KLB.

"(La Nyalla) harus segera diganti. Lewat KLB secepatnya," ujar Imam melalui pesan singkat kepada Media Indonesia, kemarin.

Pernyataan yang sama pernah dilontarkan Imam ketika La Nyalla resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Maret lalu.

Namun, untuk menyelenggarakan KLB, pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena semua tergantung dari para pemilih yang terdiri atas 105 anggota PSSI.

"Pemerintah menunggu dari anggota PSSI, yaitu klub, Asosiasi Kabupaten (Askab), dan Kota (Askot), Asosiasi Provinsi (Asprov), suporter, dan lain-lain," lanjutnya.

Anggota tim transisi Gatot S Dewa Broto mengungkapkan ia baru tahu bahwa La Nyalla sudah tidak memiliki kewarganegaraan.

Namun, ia menegaskan kasus yang menimpa La Nyalla tersebut tidak ada campur tangan apa pun dari Kemenpora.

"Kami tidak ingin masuk ranah hukum itu karena pemerintah dalam ranah Kemenpora sudah mengingatkan Pak La Nyalla agar menaati proses hukum. Saat terjerat persoalan hukum, dia tidak menghadapinya dan malah kena masalah baru. Suka atau tidak, status beliau sebagai Ketum PSSI pasti terbawa-bawa," ujar Gatot.

Senada dengan Menpora, pria yang juga menjabat Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora itu juga menjamin Kemenpora bersedia memfasilitasi KLB apabila ada permintaan dari para pemegang hak suara.

"Kalau mereka meminta Kemenpora memfasilitasi, ya kami akan melakukannya," tutup Gatot. (Rul/R-4)