Klub Pemilik Suara Galang Realisasi KLB

KLUB-KLUB pemegang hak suara (voter) di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) segera berembuk untuk membicarakan realisasi penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB).

Amat mungkin KLB ini akan menjadi sarana untuk melengserkan La Nyalla Mattalitti dari jabatan Ketua PSSI seusai dijadikan tersangka dana hibah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pertemuan itu nantinya akan menjadi ajang konsolidasi edisi kedua setelah klub-klub voter sempat bertemu akhir Februari lalu di Ciamis.

Menurut pimpinan rapat pertemuan di Ciamis, Samsul Bahri, saat ini dirinya terus berkoordinasi dengan rekannya sesama CEO klub di Indonesia untuk menentukan waktu bertemu kembali.

Pria yang juga CEO PBSL Langsa Aceh itu menilai langkah tersebut merupakan aksi penyelamatan nasib PSSI yang tercoret akibat penetapan La Nyalla sebagai tersangka.

"Kita klub akan suarakan intervensi di PSSI terkait penetapan tersangka Mattalitti, mungkin arahannya KLB itu. Saya pikir beberapa teman-teman ini merasa prihatin karena tentu ini menambah citra buruk PSSI di mata pemerintah dan tentunya sangat mengganggu. Tapi apa pun nanti kita lihat keputusan secara bersama-sama," sebut Samsul saat dihubungi, kemarin.

Samsul menilai pengurus PSSI saat ini dinilai gagal menjamin kehidupan para anggotanya karena kisruh dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang berlarut.

Ia pun percaya itu menjadi momentum perubahan PSSI agar lebih baik yang akan diinisiasi pemilik PSSI sesungguhnya, klub dan masyarakat, bukannya segelintir pengurus.

Pertemuan itu nantinya akan mengundang seluruh klub pemilik hak suara di PSSI.

Jika menilik daftarnya, tercatat 70 dari 107 voter merupakan klub yang terdiri atas kasta tertinggi ISL hingga Liga Nusantara.

Sementara itu, sisanya merupakan seluruh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI yang berjumlah 34 suara dan tiga asosiasi PSSI, yakni Asosiasi Pemain, Asosiasi Pelatih, serta Asosiasi Futsal Indonesia.

Legawa

Sementara itu, pernyataan senada juga disampaikan manajer Persatu Tuban, Fahmi Fikroni.

Menurutnya, sejak awal PSSI seharusnya sadar bahwa mereka hidup di teritorial Indonesia dengan tata aturan yang harus dipatuhi.

Jika hal itu dilakukan, sejatinya kisruh sepak bola nasional antara Kemenpora dan PSSI tidak akan terus berlarut-larut seperti saat ini.

"Saya harap antara pemerintah dan PSSI ini sama-sama legowo. Itu sebenarnya gampang sejak awal komunikasi baik dengan pemerintah pasti beres. Oke lah FIFA menaungi PSSI, tapi tatanan ini berada di Indonesia. Kalau tidak mau patuh dengan hukum Indonesia ya tidak perlu pakai nama Indonesia. Jangan PSSI, tapi PSS doang," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Jende-ral (Purn) TNI Agum Gumelar tidak ingin ada spekulasi saat menanggapi kasus hukum La Nyalla Mattalitti.

Oleh karena itu, ia akan memberikan tanggapannya seusai rapat Komite Ad Hoc hari ini.

Namun, Agum menyebutkan pembahasan tentang status hukum La Nyalla bukan menjadi agenda utamanya, meski tidak menutup kemungkinan itu akan dibahas.

"Senin kita rapat. Saya rasa bisa saja dibahas, tapi bukan hal yang inti kita bahas," singkat Agum. (R-3)